Editor: A Uga Gara
SAMPIT – Sekertaris Komisi II DPRD Kotim Alexius Esliter mengakui, sejauh ini masyarakat di wilayah Dapil V masih rata-rata menggantungkan nasib mereka pada perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit.
Hal ini disampaikannya berdasarkan hasil menyerap aspirasi masyarakat yang baru-baru ini dilakukan oleh jajarannya di daerah yang terkenal rawan terjadi sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan kelapa sawit tersebut.
“Masih mayoritas menggantungkan penghasilan di sawit, namun perkara sengketa lahan yang merugikan masyarakat berdampak pada kurang baik atau harmonisnya pola kemitraan sajauh yang kita amati sampai saat ini,”Ungkapnya Rabu (6/3/2019).
Dia juga menjelaskan keaktifan pemerintahan desa di daerah dapil lima tersebut perlu didorong agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dan mengurangi angka terjadinya sengketa lahan yang mana dampaknya berkaitan dengan pendapat secara langsung.
“Hutan sudah tidak ada lagi, artinya pemerintah desa maupun pemerintah daerah kita harus bijaksana dalam menyikapi apa yang kini terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di pedalaman Kotim ini,” Timpalnya.
Alex juga menjelaskan kesenjangan sosial yang terjadi di daerah dapil lima bukan hanya sekedar terjadi dari pengaruh ekonomi yang sulit ditumbuh kembangkan saja, melainkan terjadi akibat sengketa lahan yang tidak berujung.
“Alternatif atau pilihan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah sulit didapat, disini kita melihat peran aktif pemerintah dalam memberdayakan mereka harus ditingkatkan lagi,” Tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
