SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui instansi terkait khususnya Dinas Koperasi dan UMKM mulai melakukan penertiban terkait maraknya bermunculan koperasi-koperasi yang tidak taat aturan baik dari segi administrasi maupun legalitas.
“Kita berharap ada penertiban dari instasi terkait, agar daerah tidak dirugikan dengan munculnya koperasi-koperasi yang tidak patuh administrasi maupun legalitas di Kotim ini, apalagi dengan sistem yang sudah di permudah saat ini tentunya tidak ada alasan bagi para oknum untuk tidak taat administrasi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kotim H Rudianur Jumat 28 Februari 2020 tadi pagi.
Legislator senior di Partai Golkar Kotim ini juga menegaskan dalam penegakannya instasi terkait selama ini dinilai masih belum bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah.
“Belum maksimal kita lihat, karena masih maraknya terjadi munculnya koperasi-koperasi baru yang mengatasnamakan masyarakat tetapi pada dasarnya tidak tertib administrasi, ada yang pajaknya mati bertahun-tahun namun tidak di cabut atau dibekukan, kenapa demikian karena yang tidak taat administrasi ini masih terlihat aktif padahal legalitasnya tidak ada maupun sudah mati ini harus ditertibkan,” timpalnya.
Disisi lain pria yang lolos dua periode menjadi wakil rakyat ini meminta agar pihak koperasi-koperasi yang ada di Kotim ini mendaftarkan koperasinya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun daerah, supaya tidak ada kesan tidak diberdayakan oleh pihak pemerintah daerah.
“Kita sadari pemberdayaan itu perlu tetapi bagi koperasi yang melenceng dari peruntukannya kita harap ditertibkan dan di kaji ulang perizinannya, mengingat ada dampak-dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh masyarakat kita nantinya,” tutupnya.
(Drm/beritasampit.co.id)
