KASONGAN – Di tengah Pandemi corona atau Covid-19 pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin melakukan pengendalian penyebaran dampak wabah ini bagi masyarakat, bahkan keseriusan pemerintah daerah dengan penambahkan anggaran penangan covid-19.
Sayangnya semangat pemerintah daerah untuk menangani virus covid-19 ini, tidak berbanding lurus dengan perangkat eksekutif lainya, pasalnya masih saja ada dinas yang mengindahkan surat edaran Bupati Katingan Nomor : 027/37.1/LP/IV/2020, tanggal 21 April 2020, perihal penghentian proses pengadaan barang/jasa dana APBD tahun 2020.
“Saya mempertanyakan ada apa ini sampai ada saja kepala dinas yang tidak patuh dan tunduk pada perintah pimpinannya atau Bupati selaku pemegang kuasa pengguna anggaran di daerah ini,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Katingan Nanang Surianyah via watsapp dengan Beritasampit.co.id. Rabu, 06 Mei 2020.
Menurutnya dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan daerah dan percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta penanganan covid-19, seluruh dinas di Kabupaten Katingan harus menghentikan dan jangan sampai ada tender proyek-proyek yang tidak ada kaitannya dengan situasi Pandemi covid-19.
“Tolong hentikan dulu, saya melihat masih ada dinas-dinas yang tidak mengindahkan dan mematuhi edaran bupati, seperti contoh saya lihat di LPSE ada tender konstruksi “Pembangunan IPAL komplek perumahan Kasongan” yang akhir pendaftarannya 14 Mei 2020 dengan anggaran 400 juta,” tutur Nanang.
Selain itu menurut legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini, hal serupa juga terjadi dibeberapa dinas yang masih melukan tender seperti Disperkimtan tender proyek “Penanaman di Kawasan Mangrove” dengan anggaran 796 juta, akhir pendaftaran 9 Mei 2020 oleh dinas lingkungan hidup serta kegiatan tender proyek konsultan lainnya.
“Saya ingatkan pemerintah daerah harus cermat dan berhati-hati dalam membelanjakan uang rakyat di tengah wabah yang seperti ini, jangan sampai kita kebablasan kehabisan dana APBD tahun ini,” tegasnya.
(Kawit/beritasampit.co.id)
