JAKARTA— Anggota Komisi II DPR Januar Prihatin mendorong semua pihak agar ada pendekatan sistem dalam Revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal itu itu diungkapkan Yanuar dalam diskusi forum legislasi ‘Ke Mana Arah RUU Pemilu,’ yang digelar di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (7/7/2020).
Januar mengatakan ada tiga komponen pendekatan sistem dalam RUU Pemilu yakni input, proses dan output.
“Outputnya saya tambahkan outcome, supaya kemanfaatan terhadap sistem pemilu ini jauh lebih kuat,” tandas Januar.
Presidential treshold (PT) atau batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden yakni sebesar 20 persen.
Draf RUU Pemilu itu pun masih digodok DPR saat ini dimana presidential treshold sebesar 20 persen.
Untuk itu, politikus PKB itu menekan harus ada pendekatan sistem dalam Revisi RUU Pemilu tersebut. Karena menurut Januar tujuan Pemilu yakni melahirkan Presiden, anggota parlemen untuk bisa menjamin kemakmuran rakyat.
Januar bilang negara didirikan berdasarkan pembukaan undang dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif terlibat dalam perdamaian dunia.
“Jadi, tujuan besarnya kita mau mencapai itu, atau sejahtera lahir-batinlah, kurang lebih begitu, artinya kebutuhan sandang, pangan, papan terpenuhi, batin artinya kebebasan bicara, kemudian spiritualitas agar terpenuhi,” imbuhnya.
Ia berujar pengalaman sejarah menunjukkan bahwa visi besar hanya mungkin tercapai bukan saja memiliki para pemimpin yang kuat melainkan juga harus punya kapasitas yang kuat.
“Artinya kemampuan individualnya juga sangat kuat, sebab kalau itu tidak ada, maka semakin jauh kita tidak bisa mencapai tujuan besar itu,” pungkas Januar Prihatin.
(dis/beritasampit.co.id)
