JAKARTA— Dalam perang melawan virus Covid-19, kehadiran Vaksin jelas penting, sebab cara-cara pencegahan penularan yang sudah dilakukan selama ini terbukti bukan perisai ampuh.
Begitu kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi Indonesia yang akan menguji coba Vaksin Corona Sinovac Biotech Ltd.
Menurut Anis, pencegahan selama ini menggunakan pendekatan pembatasan sosial berskala besar dimana masyarakat diimbau menjaga jarak, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan.
“Namun, pendekatan tersebut belum ampuh, karena penularan Covid-19 belum juga dikendalikan,” ujar Anis, Jumat, (24/7/2020).
Alasan Politikus PKS bilang belum dapat dikendalikan, jumlah kasus positif virus corona telah melampaui China.
Setidaknya sudah tiga kali pemerintah mengubah proyeksi kebutuhan biaya penanganan Covid-19 dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.
Semua anggaran sebesar Rp.405,1 triliun yakni untuk kesehatan Rp.75 triliun dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp.330,1 triliun.
Kemudian anggaran PEN naik menjadi Rp.641,17 triliun, sedangkan untuk kesehatan tetap Rp 17 triliun.
Perubahan berikutnya Rp 677,20 triliun terdiri dari Rp 589,65 triliun untuk program PEN dan Rp 87,55 triliun untuk kesehatan.
Terakhir biaya penanganan Covid-19 diperkirakan Rp 695,2 triliun yakni untuk bidang kesehatan dialokasikan Rp 87,55 Triliun dan program PEN Rp 607,65 triliun.
“Angggaran PEN tersebut meningkat Rp 18 Triliun dari proyeksi sebelumnya Rp 589,65 triliun,” imbuh Anis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan membuat anggaran cadangan untuk kebutuhan vaksin di Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (R-APBN) tahun 2021.
Menurut Menkeu anggaran ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi apabila vaksin ditemukan pada 2021.
Meskipun tidak menyebut secara spesifik detil penggunaan anggaran tersebut. Tapi Menkeu mengatakan hal ini perlu diwaspadai, sebagaimana yang pernah menimpa dunia pada 1918, pandemi flu Spanyol yang memakan waktu 2 tahun.
“Artinya anggaran vaksin covid-19 tahun 2001 versi pemerintah itu baru akan kita ketahui saat presiden membacakan nota keuangan dan penyampaian R-APBN 2021 pada tanggal 16 Agustus besok di DPR, yang selanjutnya akan dibahas bersama DPR,” pungkas Anis Byarwati.
(dis/beritasampit.co.id)
