SAMPIT – Permasalahan kerusakan jalan di kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), akibat dilintasi kendaraan dengan tonase melebihi kemampuan badan jalan yang belakangan ini terus menjadi sorotan.
Dinas Perhubungan Kotim, selaku instasi yang berperan melakukan pengawasan, mengakui telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan.
Kerusakan jalan lingkar selatan yang cukup parah dengan lubang yang begitu dalam, menjadi kendala Dishub dalam hal pengawasan.
“Namun dengan 1200 lebih perhari CPO, Treler maupun angkutan alat berat lain melintas, tidak memungkinkan lagi mereka melewati lingkar selatan, dan kami juga bertanggung jawab memperhatikan keselamatan pengguna jalan,” Kata Plt, Kepala Dinas Perhubungan Kotim, Sutaman, dalam Hearing bersama Komisi IV DPRD Kotim, Senin 18 Januari 2021.
Diakuinya, Dishub tufoksinya pengawasan terhadap pemakai jalan, khususnya jalan Kabupaten. Sedangkan lingkar selatan jalan provinsi, meski demikian Dishub telah berupaya menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan.
“Jika kita biarkan lewat sana tentunya kita harus punya solusi lewat mana. Salah satunya mengetahui aktivitasnya adalah mengadakan jembatan timbang. Karena harus menggunakan jalan nasional syarat pengadaan jembatan timbang nasional, kami meminta Dinas PU untuk membangun tempatnya, dan kami memohon pada Pemprov dalam hal ini Gubernur merealisasikan,” jelasnya
Rapat yang juga dihadiri perwakilan para pelaku usaha, Organda, namun disayangkan dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim tidak hadir, diberikan pemahaman bagaimana menjaga agar kerusakan jalan di kota Sampit tidak bertambah parah.
“Kita tawarkan solusinya apakah kita stop apa dikurangi angkutannya, atau melakukan perbaikan. Misal kita batasi jam malam, ini tergantung sistem di pelindo pelabuhan bagendang. Bagaimana kalau ring road selatan, kita kembalikan pada pihak investor, bersedia atau tidak membantu membangun jalan itu,” ucap
Jalan Kotim dari pengamatan Sutaman, memang sudah tertinggal 2 hingga 3 langkah dari perkembangan investasi daerah ini, meski demikian, tidak ada unsur memaksa jika investor mau berperan memperbaiki jalan ring road selatan.
“Sebab konsekuensinya investor masuk Pemerintah Daerah harus siap dengan kondisi jalannya,” tandasnya.
(Cha/beritasampit.co.id)
