Listrik dan Jalan Menjadi Keluhan Prioritas Masyarakat Desa Dapil II Kobar

IST/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua II DPRD Kobar, Bambang Suherman.

PANGKALAN BUN – Masalah listrik dan infrastruktur jalan mendominasi keluhan masyarakat desa yang disampaikan kepada rombongan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Dapil II pada saat kunjungan kerja ke beberapa desa.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat desa tersebut, keduanya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kobar,  Bambang Suherman.

Diungkap Bambang, saat anggota DPRD Kobar Dapil II melakukan reses ke Desa Umpang dan Runtu, Kecamatan Arut Selatan, masyarakat menyampaikan aspirasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta listrik. Dimana peningkatan infrastruktur jalan itu guna mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Seperti di Desa Umpang warga masyarakat di sana sangat merindukan peningkatan infrastruktur jalan penghubung desa, sejak tahun 2008, belum juga realisasinya, termasuk jembatan dan kelanjutan pembangunan danau,” kata Politisi Partai Gerinda ini.

Sementara itu, untuk desa Runtu, kata Bambang, warga di sana meminta dibangunkan pagar samping dan belakang Puskesmas Runtu, selain itu jalan penghubung Desa Runtu dengan Desa Kenambui dan Desa Sulung.

“Peningkatan infrastruktur jalan yang diminta oleh warga setempat agar akses lebih mudah, dan mendekatkan pelayanan, jika jalan penghubung desa telah terkoneksi maka akan mendongkrak sektor lainnya, termasuk membantu pertumbuhan perkembangan ekonomi masyarakat,” ujar Bambang.

Selama kepemimpinan pasangan Nurani (Nurhidayah – Ahmadi Riansyah) pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas, sehingga dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur itu pemerintah daerah pun melibatkan pihak ketiga dalam program konsorsium.

“Infrastruktur jalan ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, untuk itu kami pun tetap akan memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat baik dari Desa Umpang maupun Runtu, tetapi masyarakat harus bersabar, mengingat keterbatasan anggaran itu, sehingga pemerintah daerah harus menerapkan sistem skala prioritas,” ungkap Bambang. (Man/beritasampit.co.id).