JAKARTA– Wacana menambah masa jabatan presiden melalui amendemen UUD 1945 menjadi tiga periode sungguh melukai perasaan hati rakyat. Bahkan wacana itu diklaim bertentangan dengan tujuan dan perjalanan reformasi.
Hal itu disampaikan Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid saat diskusi empat pilar MPR RI di Media Center Parlemen Senayan, Senin, (30/8/2021).
Dialog dengan tema “Refleksi 76 Tahun MPR Sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat,’ itu dihadiri Wakil Ketua MPR Djazilul Fawaid dan Pengamat Politik, Ujang Komarudin.
“Kami Partai Demokrat bersama rakyat, siap menentang perpanjangan masa jabatan presiden. Karena memang rakyat tidak menghendaki,” tegas Anwar.
Anwar memastikan dirinya siap menggagalkan wacana masa jabatan presiden untuk 3 periode dalam amendemen UUD 1945.
“Kita telah banyak mengorbankan nyawa mahasiswa dalam suasan reformasi hanya untuk memperjuangkan masa jabatan presiden selama dua periode. Masak kita mau kembali membuka luka lama,” terangnya lagi.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini memprediksi rakyat dimana-mana akan marah terkait penambahan masa jabatan presiden.
“Makanya, Partai Demokrat siap berkoalisi dengan rakyat guna merespon perkembangan wacana tersebut,” tegasnya.
Pengamat Politik Ujang Komarudin memperingatkan agar MPR berhat-hati terkait amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden. “Kalau amandemen itu dipaksakan, khususnya presiden bisa 3 periode bisa-bisaberhadapan dengan rakyat dan mahasiswa,” ungkapnya.
Dosen Fisip Universitas Al-Azhar itu meminta agar MPR berhati-hati dan jangan sampai bertindak ceroboh, karena berpotensi menimbulkan chaos.
“Di luar negeri, masa pandemi ini membuat para menteri dan Perdana Menteri ramai-ramai mengundurkan diri. Aneh, kok ini malah mau menambah masa jabatan presiden,” paparnya.
Sedangkan Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengakui saat ini koalisi pemerintah terlalu kuat. Namun disisi lain, presiden tidak pernah bertanggung jawab kepada DPR dalam konstitusi. Bahkan presiden itu juga tidak bertanggung jawab kepada MPR.
“Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, makanya tidak ada lagi oposisi dan koalisi sebenarnya di dalam sistem parlemen, karena parlemen kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban presiden dan tidak ada kewenangna meminta pertanggung jawaban itu,” ujarnya.
Makanya, lanjut Politisi PKB, check and balances dalam demokrasi di Indonesia itu berada di tangan rakyat alias daulat rakyat itu mutlak. “Bukan di MPR maupun di DPR,” pungkas Jazilul Fawaid.
(dis/beritasampit.co.id)
