JAKARTA– Jika kita mengingat kembali perencanaan pemerintah Jokowi pada 2014 mengenai visi poros maritim dunia, lalu kita bandingkan dengan fakta atau kenyataan saat ini tentu saja banyak muncul kekecewaan yang mendalam.
Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi menilai tidak adanya konsep dan landasan hukum yang jelas membuat wacana Presiden Jokowi jadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan sulit terwujud.
Poros maritim dunia digaungkan Presiden Joko Widodo saat kampanye pemilu 2014-2019.
Rusdi, saat berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR RI di media Center Parlemen Senayan, Jakarta, (27/9/2021), mengaku hampir dua periode masa jabatan Presiden Joko Widodo, poros maritim tersebut seakan hilang ditelan bumi.
Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.
“Namun, hingga kini kalau kata orang Sumatera Barat bilang ‘Indak Jaleh‘ atau tidak jelas,” kata Rusdi.
Dialog dengan tema,’ ‘Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI (Penguatan Pertahanan dan Keamanan)’itu dihadiri Anggota MPR dari Kelompok DPD RI, Nono Sampono.
Rusdi mengatakan kalau bicara poros maritim, maka harus melihat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.
Selain mendorong realisasi pembentukan Komponen Cadangan, Perpres itu juga menginginkan implementasi pertahanan di pulau-pulau besar.
“Jadi, doktrin pertahanan Indonesia masih terpusat di pulau-pulau besar ya, makanya Indonesia dijadikan Jokowi sebagai poros maritim dunia gak jelas,” pungkas Siswanto Rusdi.
(dis/beritasampit.co.id)
