PALANGKA RAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Tengah Ilham Djaya meminta pegawai di jajarannya meningkatkan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
Pernyataan itu diungkapkan Ilham Djaya usai mengikuti Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester II Tahun 2021 Tingkat Kantor Wilayah. Ia pun mengingatkan sekaligus meminta jajarannya, agar lebih mengoptimalkan kinerja pada tahun anggaran 2022.
Salah satu program Kemenkumham Kalteng tahun ini adalah pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kegiatan ini merupakan rangkaian pra-rekonsiliasi yang telah diselenggarakan oleh 33 Kantor Wilayah. Diharapkan seluruh laporan keuangan dapat disusun secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu,” kata Ilham Djaya dikutip dari Antara, Kamis 3 Februari 2022.
Pihaknya juga berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Caranya, dengan mengimplementasikan Core Value ASN yang diluncurkan pada tahun tahun lalu.
“Melalui kegiatan ini saya juga berharap pengelolaan dan pencatatan keuangan di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng semakin baik di tahun ini,” katanya.
Sementara itu, pada acara yang diikuti secara daring tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto, mengajak seluruh jajaran memanfaatkan pertemuan virtual tersebut untuk meningkatkan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
Apalagi, lanjut dia, pada pengelolaan anggaran semester II tahun lalu, masih terdapat realisasi yang belum maksimal pada beberapa kantor wilayah Kemenkumham.
“Untuk itu, jangan jadikan pertemuan ini sebagai business as usual. Pahami rekonsiliasi untuk menghasilkan data dan laporan yang mutakhir,” kata Andap yang merupakan salah satu pimpinan tinggi unit utama Kemenkumham itu.
Sekretaris Jenderal pun berharap jajaran Kemenkumham selalu meneguhkan komitmen dalam berkinerja dan melaksanakan tugas lebih baik. Setiap tahapan, proses, dan tujuan harus jelas pelaksanaannya, sehingga rekonsiliasi dapat dipertanggungjawabkan datanya.
“Semoga rekonsiliasi ini juga dapat meningkatkan kinerja jajaran Kemenkumham dalam menyukseskan nawacita pembangunan di daerah masing-masing,” katanya.
(Antara/BS65)
