KASONGAN – Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2022, Pemerintah Daerah terikat dengan alokasi anggaran wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Demikian sambutan tertulis Bupati Katingan Sakariyas, saat membuka pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan tahun 2023, khususnya pada Zona 2 yang meliputi Kecamatan Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sejak Senin 7 Februari 2022.
Disampaikan, terkait anggaran wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah seperti alokasi Pendidikan minimal 20 persen, Kesehatan 10 persen, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan beban belanja pegawai sekira Rp 460 Miliar, sehingga anggaran untuk pembiayaan pembangunan sangat sempit.
“Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya sumber pembiayaan lainnya seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi yang ada dan dana CSR dari perusahaan besar swasta yang ada di Kabupaten Katingan yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Katingan,” jelas Sakariyas.
Diungkapkan, pembangunan di Kabupaten Katingan pada dua tahun terakhir ini yaitu tahun 2022 dan tahun 2021 mengalami hambatan dikarenakan terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang memaksa semuanya untuk membatasi seluruh kegiatan dan mengharuskan seluruh Pemerintah Daerah untuk mengalihkan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19.
“Dan juga pada akhirnya membuat alokasi anggaran untuk pembangunan semakin berkurang. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Katingan memohon maaf atas tertundanya beberapa program pembangunan di daerah kita ini,” pungkasnya. (Annas/beritasampit.co.id).
