PALANGKA RAYA – Isu minyak goreng subsidi sulit dicari di pasaran perlu mendapatkan perhatian. DPRD Kalimantan Tengan (Kalteng) mendesak para pihak untuk memperketat pengawasan hingga tidak disalahgunakan.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing menyampaikan meminta agar Pemerintah Provinsi Kalteng bersama kabupaten dan kota untuk mengambil langkah-langkah seperti menggelar operasi pasar sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng.
Hal ini disampaikannya saat diwawancara baru-baru ini di Ruang Komisi III DPRD Kalteng. Selain itu dirinya menyampaikan agar menelusuri penyebab minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah pusat dan susah dicari.
“Susahnya minyak goreng bersubsidi itu dicari karena diakibatkan adanya oknum yang secara sengaja melakukan penimbunan atau bisa juga produsen mengurangi jumlah produksi minyak gorengnya dan mengalihkan menjadi produk lainnya,” ucapnya.
Menurut mantan Bupati Katingan 2 periode ini, untuk lebih memastikannya pemerintah provinsi Kalteng melalui instansi dinas terkait dengan melibatkan aparat penegak hukum, harus lebih jeli menelusuri penyebabnya dan mengatasi hal tersebut.
“Sebenarnya minyak goreng bersubsidi yang diprogramkan pemerintah pusat itu, ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga yang perlu diperketat itu peredarannya, agar tidak salah sasaran dan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu,” jelasnya.
Sehingga dibutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk menyikapi masalah tersebut. (Hardi/Beritasampit.co.id)
