PALANGKA RAYA – Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalteng tahun 2022. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 17 Maret 2022.
Nuryakin menyampaikan, menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019, salah satunya adalah perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level, dan mengganti atau mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut telah dilaksanakan, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan ada peningkatan kinerja birokrasi agar lebih gesit, dinamis dan adaptif terhadap lingkungan strategis.
“Selanjutnya diharapkan pula agar kita dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan merubah mindset yang menganggap bahwa diri kita, adalah orang yang sangat berkuasa atas jabatannya, sehingga lupa pada tugas dan fungsinya, yaitu melayani masyarakat secara profesional dan berkualitas,” jelasnya.
Hal prioritas pasca penyetaraan jabatan adalah pengembangan kompetensi, yang menjadi salah satu fokus dalam menentukan kelanjutan setelah proses penyetaraan jabatan dalam dua tahun setelah diangkat, dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional, PNS yang disetarakan harus memenuhi persyaratan wajib, terkait mengikuti pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi Jabatan Fungsional tersebut.
Pasca pelaksanaan pelantikan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan dimaksud, masih banyak permasalahan yang timbul terutama dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian.
“Saya mengajak kita semua untuk dapat menyampaikan identifikasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing pemerintah daerah, agar selanjut dibahas dan ditemukan solusi terbaik dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” pungkasnya. (Hardi/beritasampit.co.id).
