Oleh : Maman Wiharja ( Wartawan – BeritaSampit )
Bagian Ke : 02 (Selesai )
Perjalanan panjang Koprasi Unit Desa (KUD) Tani Subur, kini telah membuktikan preastasinya luar biasa, sehingga bisa mewakili salah satu KUD di Kabupaten Kobar Provinsi Kalteng, yang diundang khusus oleh Presiden melalui Kementerian Koprasi dan UKM ke Istana Negara.
Sutiana sendiri bertemu dengan Presiden Joko Widodo sekitar tanggal 23 Maret 2022, dan bertemu Menteri Koperasi dan UKM Teten Msasduki pada tanggal 24 Mei 2022 .
“Dalam rangka pertama kami ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa KUD kami telah bergabung dengan organisasi Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), sebagai sebuah wadah untuk meningkatkan kapasitas petani mandiri kelapa sawit menuju sertifikasi berkelanjutan,“ kata Sutiana.
Lanjut Sutiana, dalam pertemuan dengan Presiden juga menyampaikan informasi bahwa keberadaan Petani Swadaya yang ada di Indonesia saat ini hanya ada sekitar 42 persen dari luasan kebun kelapa sawit seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Presiden, kata Sutiana, para petani yang tergabung di Fortasbi juga menyampaikan kepada Presiden bahwa para petani tidak hanya sekedar menjual Tandan Buah Sawit (TBS), tapi juga harus mampu menjual produk lain seperti Crude Palm Oil (CPO ) dan turunannya.
Menurut Sutiana, Presiden Jokowi sangat mendukung terhadap keinginan para Petani yang tergabung di Fortasbi, untuk membangun produksi CPO dan turunannya yang berkelanjutan.
“Bapak Presiden sangat senang dan siap akan mendukung, terhadap pembangunan pendirian pembangunan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan olahan turunannya terutama yang dimiliki oleh petani sawit yang tergabung dalam koperasi. Beliau juga mendukung pembangun PKS sebagai contoh model, akan ditempatkan di 3 wilayah di Indonesia, yang diharapkan kedepannya petani tidak hanya menjual TBS saja tetapi bisa menjual CPO dan turunannya sendiri,“ ujar Sutiana.
Dari 3 wilayah diseluruh Indonesia untuk pembangunan PKS sebagai contoh model, antara lain salah satu wilayahnya adalah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yaitu di Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kobar.
Setelah ada pertemuan dengan Presiden, lanjut Sutiana, langkah KUD Tani Subur, kedepannya akan membentuk Koperasi Sekunder yang terdiri dari beberapa Koperasi Primer untuk memenuhi persyaratan membuat PKS.
“Yang salah satunya adalah apabila kita akan mendirikan PKS dengan kapasitas 30 ton perjam, harus didukung dengan kebun petani sawit sekitar 6000 hektar. Maka kami akan maka dalam hal ini, kami akan menggabingkan beberapa Koperasi Primer menjadi Sekunder,“ terang Sutiana, seraya menambahkan, bahwa Bapak Presiden juga meminta nanti setelah PKS terbentuk juga bisa menghasilkan produk turunannya, seperti minyak goreng.
“Setelah pertemuan dengan Bapak Presiden, kami juga pada 24 Mei 2022 bertemu dengan Bapak Teten Menteri Koprasi dan UKM, beliau juga tahu bahwa kami bersama kelompok Fortasbi telah menghadap Presiden. Dan beliau juga siap akan membantu, apa yang diintruksikan Bapak Presiden yaitu membangun PKS di Kabupaten Kotawaringin Barat,“ ujar Sutiyana.
Sutiana, yang juga Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kobar setelah mendapat ‘Angin Segar’ (dukungan ) dari Presiden Jokowi untuk mendirikan PKS di Kabupaten Kobar, pihaknya telah melaporkan ke Provinsi dan Pemkab Kobar serta beberapa dinas terkait.
“Alhamdullilah semua pihak sangat mendukung, karena kalau PKS bisa berdiri di Kabupaten Kobar, berarti baru kali pertama ada KUD yang bisa mendirikan PKS di Indonesia,” papar Sutiana.
Bicara mengenai anggaran biayanya, untuk Pabrik Kelapa Sawit ( PKS) kata Sutiana sekitar Rp 120 Milliar, diharapkan bisa dikucurkan melalui bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Sekarang saya sedang memproses berbagai persyaratannya untuk mengajukan dana bantuan dari BPDPKS. Dan nanti sekitar tanggal 9 dan 10 Juni 2022, kami direncanakan akan ikut kunjungan Menko dan UKM dalam rangka melihat beberapa lokasi PKS di Medan,“ pungkas Sutiana. ***
