PANGKALAN BUN – Terkait kasus pembangunan Rumah dan Toko (Ruko) yang diduga menyalahi aturan, DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengapresiasi Dinas PUPR Kobar, yang siap akan menggelar rapat bersama dinas terkait.
“Iya biar cepat klir segera dirapatkan, bersama dinas yang terkait,“ kata Ketua Komisi C DPRD saat dikonfirmasi, Rabu 15 Juni 2022, bahwa Dinas PUPR akan segera rapat setelah menerima surat jawaban dari pemilik Ruko, pada 7 Juni 2022.
Menurut Sutiana, tentang Bangunan Tudung Saji kalau dari komentar pemilik Ruko dalam surat jawabannya, adalah tanah milik pribadinya kemudian sekarang dibangun Bundaran Tudung Saji pasti ada kronologisnya.
“Maka nanti dalam rapat saja dibuka lebar-lebar permasalahannya, supaya pemilik Ruko tidak dinilai oleh masyarakat tidak sembarang membangun,” kata Sutiana.
Seperti telah diberitakan sebelumnya, pada awalnya Rombongan Komisi C DPRD mendapat laporan bahwa bangunan Rangka Ruko di sekitar Bundaran Tudung Saji Jalan H.Achmad Saleh, diduga melanggar aturan.
“Setelah rombongan monitoring kelokasi, hasil dari monitoring di sekitar bangunan Ruko dikirimkan ke Dinas PUPR untuk ditindaklanjuti pembongkaran. Kemudian Dinas PUPR melayangkan surat pemberitahuan kepada Pemilik ruko. Kemudian oleh, pemilik Ruko surat dari Dinas PUPR telah dijawab semuanya, sekarang tinggal merapatkannya”, imbuh Sutiana.
Terpisah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kobar, saat dikonfirmasi Rabu, 15 Juni 2022, membenarkan pihaknya telah menerima surat jawaban dari pihak pemiluk Ruko yaitu Suhendik.
“Betul saya sudah menerima jawabannya, dan paling lama nanti Senin minggu depan akan dirapatkan dengan dinas terkait, yang dihadiri juga Pak Sekda,“ jawabnya.
Sebelumnya, juga Sekda Kabupaten Kotawaringin Barat Suyanto sudah dikonfirmasi oleh beritasampit, terkait ada surat jawabannya dari pemilik Ruko. “ Mudah-mudahan teknis terkait menyikapinya,“ jawab Suyanto, pendek tapi penuh makna. (man/beritasampit.co.id).
