PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Fairid Naparin meminta masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak.
“Saya harap bantuan tersebut digunakan dengan baik. Gunakan untuk hal penting, khususnya berbelanja sembako atau kebutuhan pokok lainnya,” kata Fairid di Palangka Raya, Senin 10 Oktober 2022.
Menurut dia, bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada warga kurang mampu di tengah kenaikan sejumlah harga bahan pangan tepat dilakukan.
Kebijakan penyesuaian BBM yang membawa berbagai dampak seperti naiknya harga kebutuhan pokok, untuk itu BLT BBM yang disalurkan pemerintah ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta untuk menekan kenaikan inflasi.
Dia pun mendukung penyaluran BLT BBM yang dilakukan PT Pos Indonesia salah satunya karena salah satu BUMN ini memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan.
Pihaknya pun berharap penyaluran bantuan langsung tunai dari program subsidi bahan bakar minyak ini benar-benar sampai ke tangan warga penerima bantuan tersebut. Jangan sampai ada penerima yang tidak mendapatkan haknya.
Untuk itu, dia juga meminta data-data penerima BLT BBM ini terus diperbaharui secara berkala dan berkelanjutan guna meminimalkan potensi salah sasaran atau tidak sahihnya data.
Sementara itu, sebelumnya, Sekretaris Satgas Penyaluran Bansos PT Kantor Pos Palangka Raya Kusuma mengatakan jumlah penerima manfaat BLT subsidi BBM di Palangka Raya ada 5.341 warga.
Warga penerima bantuan di wilayah “Kota Cantik” sendiri tersebar di 30 kelurahan, berada di lima kecamatan di Kota Palangka Raya. Kelima kecamatan itu yakni Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit dan Kecamatan Sebangau.
Selain pelayanan di Kantor Pos Palangka Raya, pengambilan BLT subsidi BBM juga dilakukan di Kantor Pos Pembantu di kecamatan. Hal ini untuk mempermudah penerima bantuan mengambil haknya.
Warga yang akan mengambil BLT subsidi BBM diminta membawa KTP elektronik asli dan KK untuk bukti serta sebagai upaya antisipasi penyalahgunaan bantuan.
(ANTARA)
