Kalteng Kembali Berhasil Pertahankan Opini WTP

Hardi/BERITA SAMPIT - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo (kanan) menyerahkan Plakat dan Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PALANGKA RAYA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo menyerahkan Plakat dan Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Walikota Palangkaraya, dan Bupati dari 13 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Penyampaian penghargaan ini disampaikan pada acara rapat Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan III Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun 2022. Jum’at 21 Oktober 2022 di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

BACA JUGA:   Kunker di Kejari Seruyan, Kejati Kalteng Ingatkan Profesionalisme dalam Pelaksanaan Tugas

Hari Utomo menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melalui proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sejak Tahun 2019, seluruh Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah seluruhnya meraih Opini WTP. Konsistensi untuk terus mempertahankan raihan opini WTP hingga saat ini, bukanlah pekerjaan yang mudah dan membanggakan, karena harus diraih dalam suasana yang sangat tidak biasa (Extra Ordinary), ditengah suasana Pandemi Covid-19.

“Hal ini membuktikan bahwa ditengah situasi sulit yang menuntut kinerja Pengelolaan APBN dan APBD yang optimal, tim pengelola keuangan pemerintah daerah tetap mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan begara dan daerah secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” ucapnya.

BACA JUGA:   Beasiswa TABE Tidak Ada Kejelasan, Netizen Ramai-ramai Serbu Akun Instagram Disdikkalteng

Hari Utomo berpesan, pembangunan tata kelola keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, tentu tidak hanya sekedar dari sisi status hasil Audit BPK saja. Namun demikian yang paling penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrument keuangan negara di tingkat pusat dan daerah, terutama dalam memecahkan masalah yang dihadapi negara. (Hardi)