MUARA TEWEH – Fraksi pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, mempertanyakan turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Hal itu disampaikan juru bicara fraksi PKB Suhendra saat rapat paripurna, terkait Rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun 2023, Rabu 26 Oktober 2022.
Ia meminta penjelasan terkait target PAD 2023 lebih rendah dibandingkan dari target PAD tahun 2022. Selain itu ia juga bertanya masih adakah anggaran dana untuk penanganan Covid-19 pada APBD tahun 2023 yang diajukan eksekutif.
“Sebab target PAD tahun 2023 hanya sebesar Rp.102.512.679.655, padahal di target PAD tahun sebelumnya Rp.104.985.210.655. Jadi sub pajak daerah dan retribusi apa saja yang mengalami penurunan, langkah apa yang sudah dan akan diambil untuk mencegah kebocoran PAD,” tanya Suhendra saat membacakan pandangan umum fraksi PKB.
Disampaikannya lagi, apa yang menjadi dasar penetapan target penerimaan pajak di Barito Utara, apakah dalam menetapkan target penerimaan pajak hanya memperhitungkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, atau kemungkinan pencairan tunggakan sebelumnya, data dan potensi pajak serta keadaan sosial ekonomi dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
“Fraksi PKB juga mempertanyakan dari alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp.180.082.878.050, berapa alokasi dana untuk Covid-19, fraksi kami minta penjelasan terperinci,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini sebagai pimpinan sidang paripurna II meminta kesiapan pihak eksekutif memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan, di rapat paripurna lanjutan, yang rencananya digelar 2 November 2022 mendatang. (isk).
