PALANGKA RAYA – Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Fordayak Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Rintis Santana menyampaikan sikap terkait Otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak memperhatikan masyarakat Dayak.
Pernyataan itu diutarakannya terkait seleksi jabatan setingkat Direktur dan Kepala Biro di Otorita Ibukota Negara Baru (IKN) atau di Ibukota Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim). Dimana tidak ada satupun keterwakilan orang Dayak yang di rekrut atau dipercaya menduduki beberapa jabatan strategis tersebut.
“Kami Fordayak menggugat sikap otoritas IKN, yang selama ini kami nilai dan rasakan mereka ketika melihat orang Dayak hanya sebelah mata. Kami minta dan ingatkan agar jangan jadikan orang Dayak hanya sebagai penonton di daerah sendiri,” katanya melalui rilis yang diterima pada Kamis, 12 Januari 2023.
Ia menyebutkan, bahwa pihaknya mendukung statement atau peryataan sikap Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, bahwa percuma IKN ada di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo, kalau masyarakat atau orang Dayak hanya dijadikan penonton, tidak diberi kepercayaan apa-apa untuk mengisi beberapa jabatan di struktur pemerintah setempat.
“Kami mendukung Statement Sekjen MADN, percuma IKN di Kalimantan, kalau orang Dayak hanya dijadikan penonton. Kami juga mendesak Presiden dan pihak Otorita IKN agar memperhatikan aspirasi orang Dayak, dan memberikan kepercayaan bagi orang Dayak di beberapa jabatan penting di IKN. Saat ini sudah banyak orang Dayak yang pintar atau memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.
Semenjak Otorita Ibu Kota Nusantara atau lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibentuk, tidak ada perhatian akan orang Dayak.
“Jabatan penting baik di tubuh TNI, Polri maupun jabatan di struktur pemerintah tidak ada penempatan orang Dayak di Otorita IKN. Hal ini sangat mengecewakan. Kami mendesak agar orang Dayak, termasuk ormas Dayak agar juga dilibatkan dalam berbagai aspek pembangunan, baik di pemerintahan, perekonomian UMKM, pertahanan keamanan dan pelestarian adat dan budaya,” tuturnya.
Dia menegaskan, masyarakat Dayak sebagai penduduk lokal di lokasi IKN harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN itu sendiri. Untuk itu, otorita IKN juga harus memberi kesempatan bagi orang Dayak dalam berbagai bidang pembangunan, serta mempersiapkan penduduk lokal dan membekali mereka dengan berbagai pelatihan yang akan dibutuhkan. (Hardi).
