KUALA KURUN – Beredarnya video perkelahian antara mayarakat dengan sopir truk angkutan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di lintas Kurun – Palangka Raya, tepatnya di Desa Pematang Limau Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah viral di media sosial.
Atas kejadian tersebut, membuat sejumlah masyarakat Ikut prihatin dan mempertanyakan kebijakan dan ketegasan dari Pemerintah Provinsi Kalteng maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas terhadap penggunaan jalan umum yang dilewati angkutan PBS melebihi kapasitas.
“Selama lebih dari dua tahun, kami memperjuangkan hak-hak masyarakat terhadap penggunaan jalan umum yang selama ini dieksploitasi oleh kendaraan angkutan PBS pertambangan, kehutanan dan perkebunan merasa prihatin atas kejadian perkelahian di jalan umum lokasi Desa Pematang Limau akibat kemacetan panjang oleh truk angkutan PBS, dan ini wajar karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat umum,” ungkap Yepta Diharja selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Gunung Mas (AMGM), Selasa 21 Februari 2023.
Disebutkan dia, seharusnya pemerintah, baik Itu provinsi dan kabupaten harus bertindak sejak dulu dalam menegakkan aturan penggunaan jalan umun berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalteng Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan.
“Kami dari Aliansi Masyarakat Gunung Mas sendiri setelah melakukan beberapa kali aksi, sudah bertemu langsung dengan Owner perusahaan besar swasta sektor pertambangan,” tuturnya.
Dimana lanjut dia, dari pertemuan tersebut, Owner perusahaan besar swasta ini berkomitmen membuat jalan khusus dan menunjukkan peta jalan yang akan dilewati nantinya.
“Ada empat alternatif jalan yang akan disurvei oleh tim mereka dan informasinya, tim Owner PBS ini sudah ada di lapangan untuk melakukan survei. Nah, maksud kami, pemerintah dengan kondisi yang seperti sekarang ini di ruas jalan umum, mendorong terus bahkan memberikan kemudahan-kemudahan agar jalan khusus ini dapat cepat selesai,” ujar Yepta Diharja.
Di samping itu juga, ia menginformasikan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 nantinya, pihaknya akan melakukan pertemuan kembali dengan Owner perusahaan besar swasta tersebut.
“Kami juga akan langsung menanyakan progres pembuatan jalan khusus tersebut dan menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan agar menjadi perhatian Owner PBS untuk dapat mengatasi sambil menunggu jalan khusus selesai dibuat,” tutupnya. (Ale).
