KASONGAN – Anggota DPRD Kabupaten Katingan Fahrudin mendorong pemerintah Kabupaten untuk perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.
Pengelolaan aset daerah, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami tujuan atau bagaimana dalam mengelola aset daerah yang dimiliki. Politisi Partai PAN ini mencontohkan seperti rumah dinas yang masih dipakai PNS yang sudah pensiun maupun lahan-lahan yang digunakan masyarakat.
“Kalau lahan dan bangunan tersebut sudah diinventarisir segera dibuatkan surat menyuratnya seperti sertifikat, sehingga ada legalitasnya,” harapnya, Kamis 22 Februari 2023..
Dia mendapatkan infromasi bahwa ada salah satu bangunan milik pemerintah Kabupaten namun dikuasai oknum untuk disewakan ke para pedagang sehingga yang terjadi ketidak jelasan status hukum dan kepemilikan. Menurutnya, hal itu dilakukan supaya bisa diketahui dan ada kejelasan terkait batas lahan antara milik pemerintah daerah dengan masyarakat.
“Jadi kami harapkan kepada dinas terkait untuk sesegera mungkin mencek kebenaran mengenai informasi tersebut dan melakukan pengukuran dilapangan,” tambahnya.
Sebab lanjut dia, dengan diinventarisir dan dikelolanya aset-aset tersebut dengan baik, maka diharapkan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tanah dan toko/kios dan lain sebagainya yang disewakan kepada pihak ketiga.
Lebih lanjut dia mengatakan, begitu juga dengan kendaraan dinas harus diinventarisir dan dalam penggunaanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Apabila ada kendaraan atau barang-barang yang tidak layak pakai segera dilakukan koordinasi ke bagian pelelangan kekayaan negara untuk dilelang guna menambah pendapatan bagi daerah,” pungkasnya.
(Kawit)
