JAKARTA– Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono menegang kembali bahwa posisi politik partai rakyat adil makmur hingga saat ini selalu berjuang agar bisa ikut pemilu tahun 2024 mendatang.
“Jadi kami berjuang bukan untuk menunda pemilu 2024 ya. Ini karena banyak salah paham, bahkan sekelas Menkopolhukam saja, mungkin karena saking nafsunya, tidak meneliti apa yang kami mohonkan, sehingga sangat reaktif dan publik juga sangat reaktif,” tegas Agus dalam diskusi Empat pilar MPR RI di Gedung Nusantara Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (8/3/2024).
Dialog dengan tema ‘Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu’ itu dihadiri Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari, Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Agus menjelaskan bahwa gugatan partainya terhadap Komisi Pemiilhan Umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan sengketa Pemilu. Pasalnya, dirinya memahami bahwa PN tidak punya wewenang mengadili perkara sengketa pemilu.
“Ini yang harus dipahami, karena kami tahu bahwa kompetensi ya pengadilan negeri itu tidak ada untuk mengadili sengketa pemilu, kami mengajukan permohonan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh KPU, karena KPU bertindak tidak profesional di dalam melaksanakan verifikasi administrasi terhadap partai kami,” beber Agus.
Sementara itu, Taufik Basari mengaku Partai Prima dalam hal ini sedang mencari keadilan untuk bisa ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Taufik, setiap orang yang mencari keadilan tentu akan mempergunakan berbagai saluran-saluran yang tersedia secara hukum untuk memperjuangkan haknya.
Kendati demikian, sebelah ada putusan tersebut, Taufik menilai wacana terkait penundaan Pemilu 2024 sudah muncul di permukaan yang dikemas dengan berbagai saluran.
“Ada saluran yang ingin masuk ke isu Amandemen, saluran yang ingin masuk ke isu soal ekonomi soal stabilitas. Ya artinya itu penundaan Pemilu itu bukan barang baru sudah ada sudah diupayakan dalam berbagai cara,” tandas Taufik Basari.
(adista)
