JAKARTA– Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja masa persidangan V tahun 2022- 2023 ke Palangkaraya Kalimantan Tengah Sabtu 15 Juli 2023.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI hari ini dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan sesuai Amanat UUD 1945.
“Pada hari ini kami lakukan kunjungan langsung terkait perkembangan industri hilir kelapa sawit di Kalimantan Tengah,” tutur Mukhtarudin.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan ini menyampaikan bahwa Industri kelapa sawit adalah industri yang fundamental bagi ekonomi Indonesia dengan nilai devisa ekspor pada 2022 mencapai USD 39,28 miliar.
Selain itu, lanjut Mukhtarudin, sektor industri ini juga sangat berpotensi berkembang luas dari sektor hulu hingga produk hilir dengan melibatkan banyak pelaku usaha dan tenaga kerja yang masif.
Mukhtar meminta agar pemerintah terus mendorong dan memberikan insentif untuk pengembangan dan pemerataan industri hilirisasi sawit di tanah air.
Menurut Anggota Banggar DPR RI ini sektor hilir kelapa sawit dapat meningkatan nilai tambah kelapa sawit dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun produk-produk yang secara langsung digunakan oleh masyarakat secara luas.
Berdasarkan data yang diperoleh Komisi VII DPR RI, Provinsi Kalimantan Tengah baru memiliki 3 industri hilir kelapa sawit, yakni PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk, yang memproduksi minyak goreng, PT Sukajadi Sawit Mekar yang memproduksi minyak goreng dan biodiesel, dan PT Sinar Alam Permai yang memproduksi minyak goreng.
“Ke depan diharapkan industri hilirisasi sawit di Kalimantan terus bertambah baik jenis maupun kuantitasnya,” imbuh Mukhtarudin.
Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, perwakilan Dirjen EBTKE, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN.
Selain itu hadir pula Perwakilan Asosiasi Kelapa sawit GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), APROBI (Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia), APOLIN (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dan Perwakilan Pemkot Palangkaraya.
Untuk itu, Komisi VII DPR RI dalam hal ini memandang bahwa dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dari produk oleokimia di dunia, sudah seharusnya juga jadi pemain terbesar dari produk turunan dari kelapa sawit.
“Kebijakan Pemerintah terkait program mandatory biodiesel juga menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit nasional,” beber Mukhtarudin.
Adapun pertemuan ini, Komisi VII DPR RI ingin mendengarkan penjelasan dari mitra yang hadir diantaranya terkait:, kondisi hilir industri kelapa sawit nasional, roadmap pengembangan industri hilir kelapa sawit dan tantangan maupun peluang hilirisasi kelapa sawit.
“Kami berharap dengan pertemuan ini akan menciptakan peningkatan sinergi antara Komisi VII DPR RI dengan para mitra kerja dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusional Komisi VII DPR RI,” pungkas Mukhtarudin.
(adista)
