DPDR Kotim Akui Belum Mengetahui Detail Bisnis BUMD Habaring Hurung

NARDI/ BERITA SAMPIT- Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim H Abdul Kadir.

SAMPIT – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Abdul Kadir menyampaikan bahwa pimpinan BUMD PT Habaring Hurung Sampit belum pernah hadir untuk memaparkan terkait perencaan perusahaan kepada DPRD.

“Sehingga kami DPRD tidak mengetahui detail terkait bisnis BUMD bergerak di bidang apa,” kata H Kadir, Senin 11 September 2023.

Tidak hanya dirinya, ia sempat menanyai rekan DPRD yang lain dan mereka juga tidak mengetahui detail terkait perusahaan itu, hanya diketahui bahwa bergerak di bidang pelabuhan.

“Anggota Bapemperda juga belum bertemu dengan pimpinan BUMD, dan diketahui bergerak di bidang pelabuhan,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Kerusakan Jalan di Mentaya Hulu, DPRD Kotim: 2025 Akan Diperbaiki

Ia menyampaikan bahwa BUMD tersebut tidak pernah melakukan pemaparan rencana bisnis kepada DPRD.

“Seharusnya mereka menyempatkan untuk memaparkan bisnisnya, perencaan bagaimana, karena itu penting sebagai BUMD yang modalnya dari APBD,” ujarnya.

Sektor usaha yang di jalankan sejak berdiri sampai saat ini juga belum jelas, tiba-tiba mendirikan anak perusahaan baru, bagi Fraksi Golkar praktek ini sangat tidak lazim dilakukan.

Bupati Kotim juga mengungkap penyertaan secara bertahap, jika perusahaan itu nantinya bisa berkembang, maka penyertaan modal akan jalan terus.

Namun ia menilai bahwa bisnis tidak bisa berjalan segampang itu harus ada perencanaan yang jelas dan terarah.

BACA JUGA:   Pemkab Kotim Diingatkan Jangan Hanya Memikirkan Jalan Dalam Kota Saja

Penyertaan modal Rp50 miliar yang diberikan secara bertahap belum memiliki argumentasi dan perencanaan yang jelas sesuai dengan rencana bisnis yang lazim.

Paling tidak, lanjutnya, tercermin dari kajian akademik maupun proposal bisnis yang secara deskriptif maupun Teknik memberikan gambaran penggunaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Untuk itulah ia atas nama Fraksi Golkar menyampaikan untuk menunda sementara terlebih kas daerah sedang tidak sehat, Fraksi Demokrat juga menyarankan agar menunda terkait penyertaan modal. Namun lima Fraksi lainnya menyetujui penyertaan modal tersebut. (Nardi)