SAMPIT – Salah satu aktivis di Kotawaringin Timur (Kotim) Arsusanto mempertanyakan mengapa penyertaan modal BUMD PT Habaring Hurung senilai Rp50 miliar tetap disetujui para anggota DPRD Kotim.
“Padahal dalam berita para dewan juga tidak mengetahui detail terkait perencanaan bisnisnya, namun sebagin besar fraksi menyetujui,” kata Arsusanto, Minggu 17 September 2023.
Ia mengungkapkan sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui persis tentang BUMD tersebut, bergerak dibidang apa dan bagaimana kontribusi untuk daerah, DPRD sebagai wakil rakyat harusnya bisa tegas akan hal tersebut.
Seharusnya dengan anggaran Rp50 miliar dari APBD itu artinya adalah uang pajak dari masyarakat, mereka berhak tahu bagaimana pengelolaannya, perencaaan bisnis, serta keuntungan bagi daerah selama ini.
“Pimpinan BUMD PT Habaring Hurung juga tidak pernah diundang ke DPRD untuk memaparkan perencanaan bisnis, namun sejumlah Fraksi tetap setuju walau BUMD itu tidak jelas,” ujarnya.
Dua fraksi yang menyatakan keberatan untuk ditunda juga seolah tidak ada artinya dan tidak berpengaruh dengan kelancaran pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan menganut hal tersebut.
“Sebenarnya mereka ini berpihak kepada masyarakat atau kepada BUMD tersebut sehingga mudah saja pengajuan Ranperda Penyertaan Modal senila Rp50 itu tanpa harus pemaparan terkait rencana bisnis,” tegasnya.
Ibarat kata seperti pengusaha yang mencoba mencari investor tentu harus ada peresentasi bisnis dahulu.
“Sama halnya dalam hal ini sebagai investornya adalah masyarakat karena menggunakan dana APBD, harusnya masyarakat mengetahui atau tidak wakil rakyat itu mengetahui bisnisnya,” pungkasnya.
Informasi yang didapat Berita Sampit diketahui dari pengakuan salah satu anggota DPRD Kotim, harusnya tiga fraksi yang meminta untuk ditunda, namun mendapat telpon untuk mengubah isi pandangan fraksi saat pagi sebelum paripurna, sehingga diubah dan ia tidak mau membacakan pandangan fraksinya, kemudian digantikan oleh anggota lainnya untuk membacakan.
Sementara Direktur BUMD diketahui bernama Zabidi atau akrab disapa Uci memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait bagaimana pengelolaan penyertaan modal Rp50 miliar tersebut.
Diberitakan sebelumnnya dua Fraksi minta Pemkab Kotim tunda pengusulan Ranperda Penyertaan Modal dalam Rapat Paripurna DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Senin, 4 September 2023.
Anggota Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah menyampaikan penyertaan Modal Rp50 miliar yang diberikan secara bertahap belum memiliki argumentasi dan perencanaan yang jelas sesuai dengan rencana bisnis yang lazim.
Paling tidak tercermin dari kajian akademik maupun proposal bisnis yang secara deskriptif maupun Teknik memberikan gambaran penggunaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.
Fraksi Golkar meminta kepada Pemkab dan DPRD nantinya dibahas kembali sampai pada momentum yang tepat dan adanya titik terang akan model bisnis dan sistem pertanggung jawaban atas penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang ada di Kotim.
Sekretaris Fraksi Golkar H Abdul Kadir menyampaikan pimpinan BUMD PT Habaring Hurung Sampit belum pernah hadir untuk memaparkan terkait perencaan perusahaan kepada mereka.
“Sehingga kami DPRD tidak mengetahui detail terkait bisnis BUMD bergerak di bidang apa,” kata H Kadir, Senin 11 September 2023.
Tidak hanya dirinya, ia sempat menanyai rekan DPRD yang lain dan mereka juga tidak mengetahui detail terkait perusahaan itu, hanya diketahui bahwa bergerak di bidang pelabuhan.
Senada disampaikan Fraksi Demokrat yang menyampaikan agar Ranperda itu ditunda dahulu.
“Akhir-akhir ini kami melihat bahwa ada permasalah yang mendasar di dalam APBD Kotim, yang mana belum seimbangnya arus kas masuk dengan pengeluaran, sehingga ritme pembangunan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya,” kata Ketua Fraksi Demokrat SP Lumban Gaol saat menyampaikan pandangan. (Nardi)
