PALANGKA RAYA – Dalam proses pembahasan Rancangan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 diketahui masih banyak badan, dinas dan kecamatan yang penganggaran gaji PNS dan PTT masih kurang.
DPRD Kota Palangka Raya Merekomendasikan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menghitung dan menambah anggaran gaji di masing-masing organisasi perangkat Daerah (OPD). yang masih kurang.
“Sehingga penganggaran tahun 2024 tidak ada kekurangan gaji PNS dan PTT,” kata Jubir Banggar DPRD HM Khemal Nasery, Sabtu 21 Oktober 2023.
Selain itu, DPRD Minta Pemkot agar data pembayaran PJU yang dibayar masyarakat ke PLN sampai saat ini Pemkot belum memperoleh data pelanggan PLN yang riil.
“Untuk mensinkronkan data diperlukan rapat RDP antara Pemkot, DPRD dan PLN. Guna memperoleh penjelasan terkait data pelanggan PLN dan pendapatan dari sektor PJU,” ungkapnya.
Selain itu, pendapatan dari pembagian Deviden Bank Kalteng tahun 2023 tidak diberikan (0 persen) untuk proyeksi tahun 2024 direncanakan Rp2 Miliar.
“Terkait hal ini DPRD mengharapkan dapat melaksanakan RDP dengan menajemen Bank Kalteng untuk minta penjelasan terkait tidak diberikannya deviden tahun 2023 dan menurunnya proyeksi pembagian Deviden tahun 2024,” tandasnya.
(Syauqi)
