BIMA – Dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan di tingkat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima Provinsi NTB bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) Mataram menghelat Sosialisasi bagi Calon Mahasiswa Baru Program Ilmu Pemerintahan bagi Perangkat Desa, se – Kabupaten Bima di Aula DPMD Kabupaten Bima, Sabtu 02 Desember 2024.
Bupati Bima yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Fatahulla dalam arahannya saat membuka sosialisasi tersebut mengungkapkan, bahwa sosialisasi ini sangat penting dalam membuka kesempatan seluas – luasnya bagi seluruh perangkat desa, baik Kepala Desa, aparatur dan juga bagi Ketua BPD dan seluruh anggotanya untuk bisa Kuliah di Universitas Terbuka (UT) Mataram dalam meraih gelar sarjana.
“Ini merupakan kesempatan yang sangat langka, dimana Aparatur Desa dan BPD, bisa meraih gelar sarjana dengan berkuliah di Universtitas Terbuka, tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai aparatur desa,“ ungkap Fatahullah.
Oleh karena itu, kata dia, atas nama Pemerintah Kabupaten Bima, menyampaikan terima kasih kepada Universitas Terbuka Mataram yang telah mengadakan acara sosialisasi ini, karena sebagimana kita ketahui bahwa perguruan tinggi ini memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa. Pasalnya, perangkat desa saat ini dituntut untuk meningkatkan kapasitas SDM yang unggul.
“Terkait fasilitasi oleh Universitas Terbuka (UT) ini, Pemerintah Daerah mendukung penuh peningkatan kualitas aparatur Desa dengan memberikan kesempatan kuliah di UT Mataram dan memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa yang berprofesi sebagai perangkat Desa,” terangnya dihadapan Direktur UT Mataram, Heriyanto, S.IP., M.M dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Safriatna.
Sementara itu, Direktur Universitas Terbuka Mataram, Heriyanto, S.IP., M.M, mengatakan, pemilihan Universitas Terbuka (UT) menjadi tempat para perangkat desa ini untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang dalam program beasiswa itu, dikarenakan proses perkuliahan yang bisa dilakukan jarak jauh sehingga mahasiswa tidak perlu meninggalkan tugasnya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
“UT Mataram sendiri telah bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, dalam mensosialisasikan program ini, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada perangkat desa, seperti kepala desa, perangkat desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengelola BUM Desa, pendamping desa, dan pegiat desa lainnya untuk mengejar pendidikan formal hingga tingkat sarjana, S2, dan S3,” bebernya.
Selain itu, lanjutnya, Kepala desa yang mengambil studi S1 ilmu pemerintahan di UT Mataram akan dibebaskan 17 mata kuliah atau sekitar 45 Sistem Kredit Semester (SKS). Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding mahasiswa S1 pada umumnya yang harus menempuh 149 SKS.
“Karena seorang kepala desa secara keilmuan mereka sudah memahami, karena ilmu tersebut sudah dipraktekkan, maka sudah sepantasnya ada pembebasan mata kuliah,” terangnya. (Nain)
