Oleh Nurhayati, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram. NIM 210301013.
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu merupakan hak dan kewajiban bagi warga Negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin pasal 27 ayat 1 UUD 1945, keikut serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu juga menjadi bagian dari hak warga Negara mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945 sebagai hak dan kewajiban warga negara yang dijamin konsitusi, penyediaan ruang partisipasi dalam setiap tahapan pemilu tak terhindarkan.
Bahkan, sesuai mandat Pasal 281 ayat 4 UUD 1945, hak tersebut juga mesti dimajukan melalui proses legislasi maupun pelaksanaan agenda pemerintah, khususnya penyelengaraan pemilu.
Pemilu merupakan suatu proses demokrasi saat masyarakat memilih pemimpin dan wakil rakyatnya di suatu negara. Di Indonesia sendiri, pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Partisipasi dalam pemilu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus dilaksanakan. Dalam pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan arah dan kebijakan negara.
Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pemilu dan akibatnya banyak yang memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu atau golput. Apa itu golput? Golput atau golongan putih adalah sikap untuk tidak memilih. Meskipun ini merupakan hak dari seorang warga, namun sikap Golput ini tidak baik bagi keberlangsungan suatu negara.
Sikap apatis atau Golput pada pemilu tidak hanya akan merugikan negara tapi juga masyarakat umum. Karna, suara yang bisa menentukan pemimpin negeri dan arah kebijakan politik negara menjadi hilang. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memberikan suaranya pada pemilihan umum nanti.
Partisipasi masyarakat dalam proses pemilu 2024 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap demokrasi dan perkembangan negara. Pemilu adalah mekanisme utama di mana warga negara dapat berperan aktif dalam menentukan arah politik dan pemerintahan. Pemilihan umum memberikan hak suara kepada setiap warga negara dewasa, menciptakan platform yang setara bagi semua orang untuk menyuarakan preferensi politik mereka.
Ketika masyarakat aktif dalam pemilu, hal ini mencerminkan keterlibatan mereka dalam proses demokratis. Masyarakat yang terlibat cenderung lebih merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah dan perwakilannya. Ini menciptakan ikatan kuat antara pemerintah dan rakyat, membentuk dasar legitimasi yang kuat untuk kebijakan yang diimplementasikan.
Partisipasi masyarakat juga merupakan saluran bagi beragam pandangan dan aspirasi untuk diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Dengan beragamnya latar belakang, keyakinan, dan nilai dalam masyarakat, pemilu menjadi forum di mana semua suara memiliki kesempatan untuk didengar. Ini mendorong representasi yang lebih inklusif dan menyeluruh dalam tubuh legislatif dan eksekutif.
Selain itu, partisipasi masyarakat dapat berdampak langsung pada akuntabilitas pemerintah. Dengan memiliki kontrol atas pemilihan pemimpin mereka, warga negara dapat mempertanyakan kebijakan, memantau kinerja pemerintah, dan menuntut transparansi. Pemilu menciptakan mekanisme di mana pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyatnya.
Pentingnya partisipasi masyarakat juga terletak pada pembentukan pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan rakyat. Dalam pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan rencana yang sejalan dengan harapan dan kebutuhan mereka. Hal ini menciptakan kesempatan untuk transformasi positif dan pembangunan berkelanjutan.
Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat juga dapat mengurangi potensi konflik sosial. Ketika warga merasa memiliki saluran yang efektif untuk menyuarakan pendapat mereka, kemungkinan untuk protes atau konfrontasi yang merugikan dapat berkurang. Pemilu menjadi.
