KASONGAN — Penjabat (Pj) Bupati katingan Saiful pimpin langsung apel gabungan Ikrar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penadantangan Fakta Integritas Netralitas ASN di lingkup Pemkab Katingan pada pemilu tahun 2024.
Dalam sambutan Pj Bupati Katingan Saiful menyampaikan, selamat kepada pegawai Non ASN Kabupaten Katingan yang telah lulus seleksi pengadaaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023, selamat bergabung dalam jabatan sebagai ASN, tingkatkan kinerja dan kompetensi dalam tugas dan fungsi jabatan yang diemban.
“Kepada pegawai non ASN lainnya yang masih aktif bekerja di Pemerintah Kabupaten Katingan agar tetap semangat, semoga kita semua mendapat kabar yang baik terkait penyelesaian pegawai non ASN,” ungkap Saiful saat pimpin apel gabungan di Halaman Kantor Bupati Katingan, Rabu 24 Januari 2024.
Saiful juga mengingatkan agar mempersiapkan diri sebaik mungkin, pergunakan waktu yang ada untuk meningkatkan kompetensi, pada tahun 2024 dengan daya juang, daya kerja dan karya bagi lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara, jadilah garda terdepan dalam menyosialisasikan berbagai program pembangunan.
“Kiranya seluruh rencana anggaran dan rencana kerja yang telah disusun untuk tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan lancar dan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurutnya sesuai dengan Amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bahwa seluruh aparatur sipil negara tidak boleh terlibat dalam politik dan tidak mendukung kelompok politik manapun, terkhusus dalam menjelang pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah tahun 2024.
“Saya ingatkan agar jangan mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang ingin memecah belah masyarakat kita,” ujarnya.
Selain itu dia juga manegaskan agar tetap bersikap netral dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan negara dan masyarakat bersama, tolak ekstromisve, tolak politisasi identitas dan agama serta tolak segala bentuk provokasi sambut pesta demokrasi dengan semangat pancasila.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah baik dinas atau badan sampai kepada pemerintah di kecamatan, agar menindaklanjuti penandatanganan Fakta Integritas Netralitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di dalam unit kerja masing-masing,” pungkasnya.
(Bitro)
