Dunia Serukan Gencatan Senjata di Palestina, Legislator Golkar: Harus Segera

Anggota DPR RI dari fraksi Golkar Dapil Kalimantan Tengah Mukhtarudin

JAKARTA– Kalangan Anggota DPR RI angkat suara terkait sejumlah anak-anak dan balita di Gaza Palestina mengalami gizi buruk akibat dilanda krisis kelaparan dampak perang Israel-Hamas.

Mukhtarudin, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah mendesak Israel agar segera segera melakukan gencatan senjata sementara di Gaza, agar perang Israel-Hamas dapat segera dihentikan.

“Dikarenakan dampak yang makin meluas dan membahayakan kesehatan hingga keselamatan masyarakat di sana,” tutur Mukhtarudin, Rabu 6 Maret 2024.

Kendati demikian, peraih tokoh peduli daerah terbaik Parlemen Award 2023 ini pun mengatakan agar pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan otoritas negara di Gaza, terkait pemberian bantuan kemanusiaan dari Indonesia.

“Baik obat-obatan, peralatan medis, selimut, tenda, sampai logistik, guna mengurangi beban penderitaan dan meningkatkan upaya penyelamatan bagi masyarakat terdampak perang,” beber Mukhtarudin.

Pria kelahiran Pangkalan Bun Kalteng ini juga meminta pemerintah Indonesia agar menyuarakan sikap untuk mendesak negara-negara lain agar menghentikan bantuan senjata ke Israel.

Hal ini, lanjut Mukhtarudin, demi keadilan dan kemanusiaan, dikarenakan hal tersebut membuat Israel dapat terus melanjutkan agresinya di Jalur Gaza.

“Bangsa Indonesia tentu akan terus bersama mendukung perjuangan Palestina, dan terus menyuarakan agar gencatan senjata segera dilakukan,” pungkas Mukhtarudin.

BACA JUGA:   Diduga Program Bodong Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM, Komisi VII DPR: Harus Diaudit BPK RI

Indonesia Perjuangkan Hak Palestina

Untuk diketahui, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyampaikan pernyataan tegas mengenai perlindungan hukum bagi rakyat Gaza, Palestina dalam rapat dengar pendapat di Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda, pada Jumat (23/2).

Menlu juga menekankan bahwa tidak ada satu pun negara yang kebal hukum.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum. Setiap manusia, tanpa kecuali, dilindungi oleh hukum,” kata Menlu dalam pernyataan resminya, dilansir dari tayangan video MoFA Indonesia.

Ia juga mendorong masyarakat internasional untuk tidak berhenti mengupayakan menjegal Israel melancarkan tindakan-tindakan ilegalnya di wilayah Gaza.

“Saya juga menegaskan jangan sampai masyarakat Internasional terus membiarkan Israel melanjutkan tindakan-tindakan ilegalnya,” tegas Retno.

Menlu Retno menyampaikan harapan besar kepada Mahkamah Internasional sebagai penjaga utama keadilan global untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina.

“Dunia dan masyarakat internasional memiliki harapan besar, BIG HOPE, terhadap Mahkamah Internasional karena Mahkamah Internasional merupakan the guardian of justice,” ujar Retno.

BACA JUGA:   Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin Dukung Insentif Mobil Hybrid

Sementara, para pemimpin Asia Tenggara dan Australia pada hari Rabu (3/6/2024) menyerukan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, menggambarkan situasi kemanusiaan di wilayah Palestina itu sebagai hal yang mengerikan.

“Kami mendesak gencatan senjata kemanusiaan segera dan permanen,” kata para pemimpin 11 negara, termasuk Indonesia dan Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim, setelah berhari-hari bersitegang secara diplomatik mengenai hal tersebut.

Dilansir dari AFP, para pemimpin dari blok ASEAN yang beranggotakan 10 negara berkumpul di Melbourne untuk mengadakan pertemuan tiga hari dengan rekan-rekan mereka dari Australia

Dengan semakin dekatnya bulan suci Ramadan, Amerika Serikat dan sejumlah negara telah meningkatkan upaya untuk mengamankan semacam jeda dalam pertempuran.

“Kami mengutuk serangan terhadap semua warga sipil dan infrastruktur sipil, yang mengarah pada memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk terbatasnya akses terhadap makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya,” ujar mereka.

“Kami menyerukan akses kemanusiaan yang segera, aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang membutuhkan, termasuk melalui peningkatan kapasitas di penyeberangan perbatasan, termasuk melalui laut,” demikian ASEAN dan Australia.

(adista)