JAKARTA– Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menilai kenaikan realisasi lifting migas sepanjang 2023, yakni 415 ribu barel per hari (BOPD) lifting minyak dan 2,38 miliar kaki kubik per hari (BCFD) dari Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut tidak berkontribusi terhadap bangsa dan negara.
Pasalnya, menurut Maman, tren lifting Migas Nasional terus menerus menurun dari tahun ke tahun. Artinya, sumbangsih PT Pertamina Hulu Energi hingga saat ini hanya untuk asetnya bertambah secara korporasi.
“Jadi Pak Dirut, saya kira aksi PHE ini tidak memberikan kontribusi yang nyata kepada negara. Karena indikatornya dari lifting Migas Nasional terus mengalami penurunan,” tandas Maman dalam RDP Komisi VII DPR dengan Dirut PHE Chalid Said di Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Barat ini mengatakan sekitar 68 persen dari produksi minyak nasional, untuk gas 33 persen dari produksi gas nasional 2,38 BCF yang dihasilkan PHE tersebut bukan sebuah keberhasilan untuk kepentingan bangsa.
“Ironis sekali hanya untuk kepentingan Pertamina. Artinya keberhasilan Pertamina secara korporasi. Jadi kenapa penting saya sampaikan ini supaya ini bisa menjadi pemahaman kita bersama,” imbuh Maman.
Maman mengaku dengan ketidakmampuan PT Pertamina Hulu Energi meningkatkan lifting Migas Nasional tersebut akan mempengaruhi Asumsi Makro Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) nantinya.
“Apakah nanti APBN kita terkontraksi, mengingat produksi nasional menurun terus. Ini berarti asumsi makro peringkat penerimaan negara kita akan menurun juga dan berimplikasi terhadap kepentingan dalam konteks penganggaran kesehatan penganggaran sosial dan agenda yang lainnya,” pungkas Maman Abdurahman.
Dalam RDP tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT Pertamina hulu energi untuk dapat meningkatkan komunikasi intens dengan Komisi VII DPR RI, guna membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PT Pertamina hulu energi dalam mencapai target lifting Migas tersebut.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong Dirut PHE Chalid Said agar segera melakukan percepatan persetujuan perizinan lingkungan dan kemudahan pembebasan lahan dalam rangka meningkatkan lifting Migas.
(adista)
