Minim Lapangan Pekerjaan, Pengangguran di Kotim Menumpuk

FOTO : IM/BERITA SAMPIT - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Sihol Parningotan Lomban Gaol.

SAMPIT – Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuat masyarakat banyak yang menjadi pengangguran. Masih banyak lulusan sarjana dan diploma yang masih menganggur, lantaran sulitnya mencari pekerjaan, terlebih lagi pada kondisi pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol, mengakui saat ini lapangan pekerjaan menjadi semakin sulit ditemukan. Akibatnya perekonimian masyarakat sangat terpukul, jangankan mencari pekerjaan bahkan banyak karyawan yang di PHK karena perusahaan tidak mampu lagi memberi gaji, maka dari itu Pemerintah Daerah harus mengkaji lagi untuk mencari solusi bagaimana mepenciptakan lapangan kerja baru.

“Dengan adanya lapangan kerja baru, supaya tenaga kerja yang banyak di PHK mendapatkan pekerjaan lagi dan juga sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bekerja, hal ini menjadi PR Pemerintah Daerah bagaimana menyelesaikan permasalah ini,” kata Sihol Parningotan Lomban Gaol, Kamis 19 November 2020.

BACA JUGA:   Polsek KPM Kawal Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang di Pelabuhan Sampit

Saat ini, kata dia, Pemerintah Daerah bersama pihak legeslatif tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2021 nanti, dengan momen ini bisa menjadi salah satu cara untuk memuat anggaran pemberdayaan manusia.

“Saya melihat di Kotim ini banyak lulusan sarjana yang memiliki potensi diberbagai bidang, oleh karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan minimnya pemberdayaan sehingga mereka harus menganggur,” sebut Gaol.

Legislator Partai Demokrat ini juga menyampaikan, selain masalah lapangan pekerjaan pihaknya juga menyoroti pengadaan subsidi seperti pupuk subsidi ataupun gas elpiji 3 Kg yang diperuntukan untuk masyarakat miskin juga harus diawasi. Tujuannya agar benar sampai kepada para petani dan masyarakat yang membutuhkan karena selama ini banyak petani dan masyarakat yang mengeluh sangat sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi maupun gas elpji 3 Kg, kalaupun ada tetapi harganya juga mahal.

BACA JUGA:   Dugaan Pungli SPBU Km8 Menyalahi Aturan, Dishub Kotim: Harus Sesuai Tarif

“Kami meminta pengadaan pupuk bersubsidi dan gas elpiji 3 Kg harus benar-benar diawasi agar benar sampai untuk para petani dan masyarakat yang membutuhkan dan jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan,” tegas Gaol. (im/beritasampit.co.id).