PALANGKA RAYA – Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR) melayangkan surat kepada Dekan FISIP UPR.
Surat yang dilayangkan tersebut dilayangkan bukan tanpa sebab, Ormawa Fisip beranggapan bahwa kurangnya keterbukaan Informasi Publik di lingkungan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik universitas Palangka Raya.
Mereka mempertanyakan terkait dua hal, yaitu Pertama, tentang Keterbukaan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga (RKA/KL). Kedua, Progres Pemilihan Dekan Fisip UPR.
Rima Natalia selaku perwakilan yang mengantarkan surat ke ruangan Dekan Fisip mengatakan bahwa “Tujuan dilayangkannya surat ini merujuk kepada banyaknya keluhan Ormawa terkait kurangnya keterbukaan informasi publik di Fisip UPR, terutama berkenaan dengan dana Ormawa FISIP UPR, dan juga progres Pildek yang tidak diketahui oleh mahasiswa sampai mana progresnya,” ungkap Rima, Kamis 24 November 2022.
Sementara itu, Gubernur BEM Fisip UPR Bagus Setiawan mempertanyakan terkait kejelasan Pemilihan Dekan (Pildek) Fisip UPR yang tidak transparan dan tidak adanya mahasiswa dalam hal ini ormawa Fisip.
“Kami dari Ormawa mempertanyakan terkait progres pemilihan dekan, mengingat sampai saat ini tidak ada keterbukaan sampai mana progres dari pemilihan dekan yang kemarin sempat ada muncul timeline tentang pemilihan dekan, namun sampai sekarang tidak ada informasi tentang progres pemilihan dekan,” ujar Bagus
Lanjut dia, “Kami juga tidak dilibatkan dalam hal ini mahasiswa dan juga ormawa, kami memang tidak memiliki suara dalam pemilihan dekan, namu kami sebagai mahasiswa Fisip nantinya lah yang akan mendapatkan hasil dari pildek tersebut, karena kami selaku penerima kebijakan daripada Dekan terpilih nantinya. Tentu kami perlu tau terkait pildek ini sudah sampai mana, agar nantinya orang yang terpilih menjadi Dekan adalah memang yang benar-benar layak serta berkualitas,” beber Bagus
Sementara itu perwakilan DPM Fisip UPR, yang diwakilkan Sekjend Frederico Cristian menambahkan dan mempertanyakan juga mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga yang berkenaan dengan transparansi anggaran.
“Kami ormawa Fisip menganggap ketidakadaanya transparansi dan keterbukaan informasi terkait dengan RKA/KL terutama terkait dana ormawa, yang sangat penting untuk berjalannya suatu kegiatan yang dilaksanakan, kami berharap dengan adanya surat tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Dekan FISIP UPR terkait dengan isi dari surat tersebut,” pungkasnya
(rahul)
