JAKARTA— Fraksi PKS DPR RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Skandal Jiwasraya dengan tema ‘Ada Apa Dengan BUMN’ yang digelar di Gedung Nusantara I Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, (29/1/2020).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa kasus Jiwasraya merupakan ‘megaskandal’ yang bisa berdampak sistemik, mengingat potensi kerugian negara sangat besar.
Kejaksaan Agung RI menyatakan bahwa PT Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp.13,7 triliun. Demikian juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang telah mengungkapkan ada indikasi kerugian negara yakni sebesar Rp.10,4 triliun.
“Sehingga tidak ada cara lain kecuali dilakukan penyelidikan secara serius, mendalam, dan komprehensif,” tegas Jazuli.
Hadir dalam kegiatan FGD tersebut yakni Anggota Komisi VI DPR Amin Ak, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati, Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dan Pengamat BUMN Yanuar Rizky.
“Kita tidak boleh main-main dengan skandal Jiwasraya karena disana ada mandat negara, uang negara, dan yang terpenting uang rakyat. Nilai kerugian yang sangat besar harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, ekonomi, korporasi, dan secara publik. Kita ingin memastikan hak-hak nasabah tetap dijamin negara karena menurut catatan ada 5,2 juta jiwa nasabah dari masyarakat menengah ke bawah,” ungkap Jazuli.
Dirinya menilai skandal tersebut tidak cukup diserahkan pada mekanisme biasa (panja komisi), tapi harus melalui penyelidikan yang komprehensif, sehingga kasusnya menjadi terang benderang dan transparan. Di sana ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab BUMN, lembaga pengawas (OJK), korporasi, dan lain sebagainya.
“DPR ini wakil rakyat dan mewakili kepentingan rakyat yang gelisah melihat megaskandal ini terutama mereka yang terdampak langsung. Jika respon DPR biasa-biasa saja tidak sesuai proporsi dan urgensinya, rakyat akan bertanya-tanya jangan-jangan ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dan diselesaikan bawah tangan,” tanya Jazuli.
Untuk itu, Fraksi PKS tetap pada pendiriannya agar segera dibentuk Pansus Angket untuk membongkar dan menyelidiki skandal itu. Pansus Angket juga jangan dipikirkan macam-macam dan bermotif politik. Karena hal tersebut murni untuk mengungkap kasusnta agar jelas masalahnya dan komprehensif solusinya.
“Pansus Hak Angket ini akan menyelidiki indikasi fraud yang terorganisir atau organized crime dan pola kecurangan pada sektor keuangan yang kompleks. Dengan demikian kita bisa memperbaiki tata kelola BUMN kita khususnya dan korporasi pada umumnya menjadi lebih baik dan menutup semua celah kejahatan yang mungkin dilakukan,” pungkas Jazuli Juwaini.
(dis/beritasampit.co.id)
