PANGKALAN BUN – Masih tingginya angka kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengaktifkan kembali sekolah tatap muka langsung.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kobar Rusdi Gozali, Jumat 7 Agustus 2020. Menurutnya akan sangat membahayakan jika sekolah tatap muka langsung diaktifkan, sebab jika dilihat dari grafik penambahan jumlah kasus Covid-19 di Kobar terus meningkat.
Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Pusat bagi wilayah zona merah belum diizinkan mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di sekolah.
“Meskipun di Kobar ini tidak semua kecamatan masuk zona merah seperti Kecamatan Arut Utara Alhamdulillah hingga saat ini masih zona aman karena tidak ada kasus Covid-19 disana,” ujarnya.
Namun, kata Rusdi, secara keseluruhan kasus Covid-19 di Kobar terus meningkat, terutama di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. “Ini sebagai pertimbangan bagi Pemerintah daerah jika ingin mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di sekolah,” katanya lagi.
Lebih lanjut ia mengatakan, meski pun dilakukan secara parsial dalam pengaktifan sekolah tatap muka langsung, sebaiknya tetap mengacu pada surat keputusan Pemerintah Pusat. Semuanya demi menyelamatkan anak-anak usia sekolah dari penularan virus Corona.
“Akan sangat beresiko jika sekolah tatap muka langsung diaktifkan kembali ditengah situasi saat ini, Kalaupun Pemerintah Daerah tetap akan membuka sekolah tatap muka langsung di wilayah yang masih zona hijau seperti di Kecamatan Arut Utara, tentunya sebelum dibuka harus melalui proses tentang protokol kesehatan bagi sekolah setelah itu baru dapat izin, tetapi sebaiknya Pemerintah Daerah harus libatkan orang tua murid apakah orangtua murid setuju atau tidak jika diaktifkan kembali tatap muka langsung,” terang Rusdi Gozali.
Rusdi pun mengakui ditengah memasuki masa kehidupan baru saat pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah pun secara bertahap membuka kembali sektor – sektor yang pernah ditutup sejak Kobar masuk zona merah. Hal itu sangat penting agar perekonomian masyarakat tetap stabil.
Tetapi untuk sektor pendidikan, kata dia, sebaiknya Pemerintah Daerah harus berhati-hati sebelum ambil keputusan.
(man/beritasampit.co.id).
