Pembangunan Desa Tertinggal Tergantung Kebijakan Kabupaten

FOTO : IST/BERITASAMPIT - Ketua fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, M. Abadi.

SAMPIT – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M.Abadi kembali angkat bicara terkait pengembangan infrastruktur di tingkat pedesaan yang dinilai masih perlu ditingkatkan sampai dengan saat ini. Bahknan dia menjelaskan dalam halnya kemajuan Infrastruktur dipedalaman, tentu masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah atau Kabupaten.

“Tentunya kami sebagai kepanjangan tangan rakyat harus dan wajib mengingatkan kepada pihak pemerintah daerah, terutama dalam hal ini kita minta pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan harus benar-benar jeli dalam memprogramkan pembangunan infrastruktur dan lainnya,” katanya Jumat 11 Desember 2020.

BACA JUGA:   Komisi III DPRD Kotim Sayangkan Bidan Pindah Tugas Tanpa Pemberitahuan

Legislator Dapil V ini juga berharap, pemerintah desa agar lebih terbuka dan berani menyuarakan aspirasi masyarakatnya, termasuk BPD yang mana juga merupakan wakil rakyat di desa untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat di desanya masing-masing.

“Selama ini kita lihat desa kesulitan dalam mengembangkan potensi yang ada, dalam hal ini pemerintah daerah sudah semestinya memberikan solusi serta pembinaan. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan, pengembangan infrastruktur dan terutama lapangan pekerjaan yang mulai sulit, secara keseluruhan harus di perhatikan,” tandasnya.

BACA JUGA:   Dewan Minta Masyarakat Ikut Terlibat Awasi Dana BOS

Pria yang akrab disapa Abadi itu juga menilai selama ini progres pembangunan masih fokus di perkotaan sehingga harapan masyarakat di tingkat pedesaan berkaitan dengan penunjang ekonomi masih terbatas dan dibenturkan dengan berbagai persoalan.

“Masalah semacam ini harus mendapat bimbingan, dan fasilitas juga wajib diutamakan, untuk itu kami mendorong agar pemerintah daerah kedepannya memastikan program kerjanya untuk menumbuhkan ekonomi, infrastruktur di desa harus benar-benar memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat secara umum,” tutupnya.

(im/beritasampit.co.id).