PALANGKA RAYA – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimatan Tengah (Kalteng) mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalteng senilai Rp 2 miliar untuk pembangunan kantor dan klinik pratama BNN Provinsi Kalteng.
Hibah tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng kepada Kepala BNN Provinsi Kalteng Brigjen Pol Adi Swasono di Kantor BNN Provinsi Kalteng, Jumat 11 Desember 2020.
Bantuan hibah ini merupakan salah satu bukti kepedulian dan kontribusi Pemerintah Provinsi Kalteng kepada institusi yang menangani masalah Narkoba, dalam penanggulangan masalah barang haram tersebut di Bumi Tambun Bungai.
“Penanganan masalah Narkoba memang kewenangan pusat dan hukum, tapi salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah bagaimana juga men-support untuk penyediaan sarana dan prasarana termasuk juga disaat kita memerlukan kebutuhan personel,” jelas Fahrizal Fitri.
Ditegaskannya bahwa permasalahan Narkoba yang pada umumnya menyasar generasi muda di Kalteng ini perlu mendapat perhatian lebih, mengenai bagaimana para generasi muda tersebut dapat direhabilitasi dan dipulihkan karena generasi muda merupakan aset berharga bagi pembangunan daerah kedepannya.
“Melihat dari pembicaraan kemarin, saya berterima kasih bahwa BNN dengan seluruh unsur penegakan hukum akan membicarakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak akan bicara langsung penuntutan, tapi bagaimana penyelesaian terutama untuk kasus-kasus generasi muda kita yang mungkin dia pada kategori pengguna,” pungkasnya.
Berkaitan dengan rehabilitasi pengguna, Fahrizal mengatakan, bahwa ada panti yang mungkin bisa dialihkan untuk penanganan Narkoba dan juga ada rumah sakit jiwa yang bisa menangani ketergantungan obat.
Pemerintah Provinsi Kalteng memang selalu siap men-support terkait dengan tanggung jawab untuk memulihkan generasi muda Kalteng untuk bisa lepas dari jeratan Narkoba.
“Kita tidak ingin Narkoba ini merasuki atau merusak sendi-sendi kehidupan yang ada di Kalimantan Tengah, karena ini merupakan salah satu langkah di mana kita tidak hanya berbicara mengenai penegakan hukum, tapi bagaimana kita mencari solusi penegakan hukum,” tuturnya. (HARDI/beritasampit.co.id)
