Libatkan Pejabat Negara, Politikus Senior Demokrat Desak KPK Telusuri Aliran Dana KLB Akal-akalan

Anggota DPR RI Sartono Hutomo. (dok Istimewa).

JAKARTA– Anggota DPR RI Sartono Hutomo meminta, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menulusuri aliran dana dari penyelenggaran Kongres Luar Biasa (KLB) akal-akalan di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Pasalnya, kata Sartono, dugaan gratifikasi penyelenggaraan KLB sangat kuat lantaran melibatkan pejabat negara dalam hal ini Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Hal tersebut turut diperkuat dari pernyataan beberapa inisiator KLB yang membenarkan adanya pemberian uang kepada peserta dengan alasan operasional.

BACA JUGA:   MPR Sosialisasikan Empat Pilar di Banda Aceh

“Karena ada pejabat tinggi negara disitu. Misalnya, untuk membiayai orang-orang datang kesana itu uangnya siapa. KPK harus hadir disitu,” ujar Sartono, Senin, (8/3/2021).

Politikus Senior Demokrat itu menekankan, pentingnya proses hukum untuk menulusuri aliran dana tersebut, lantaran ketakutan adanya penggunaan uang negara yang dibagi-bagikan dalam proses KLB.

“Dapat uangnya dari mana untuk membiayai kegiatan KLB akal-akalan itu,” tegas Sartono.

Sartono sangat menyayangkan, tindakan yang dilakukan oleh Moeldoko. Pasalnya, Moeldoko sebagai KSP seharusnya dapat membantu pemerintah dan presiden untuk menyelesaikan permasalahan covid-19 yang dampaknya belum usai hingga kini.

BACA JUGA:   Catatan Bambang Soesatyo: Biarkan Orang Muda Merdeka dari Paham Radikal

“Tugas dia (Moeldoko) membantu Presiden dan pemerintahan agar berjalan dengan baik dalam hal ini mengatasi masalah covid-19 ini. Harusnya, fokus ke situ bukan terus mengkudeta atau mengambil alih partai yang kepemimpinannya sudah melewati mekanisme yang sudah menjadi keputusan dari Kemenkumham,” pungkas Sartono Hutomo.

(dis/beritasampit.co.id)