PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 27 Mei 2021.
Mengawali rapat, Edy Pratowo memaparkan gambaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalteng. Pada triwulan I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalteng mengalami penurunan sebesar minus 3,12 persen, disebabkan melemahnya sektor pertambangan dan kendala administrasi pemerintahan serta jasa konstruksi.
“Namun kami tetap optimis pada triwulan II dan III dapat kembali menuju arah positif. Karena sektor Pemerintahan sudah mulai normal dengan didukung panen raya pada sektor food estate serta peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit,” jelasnya.
Edy juga mengungkap gambaran APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2021. Kata Dia, untuk pendapatan mencapai Rp. 4,7 triliun dan belanja daerah mencapai Rp. 4,8 triliun.
Adapun realisasi APBD per 25 Mei 2021 mencapai 26,52 persen dari total Rp. 4,8 triliun yakni Rp. 1,2 triliun. Realisasi pendapatan mencapai 25,51 persen yakni sebesar Rp.1,2 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp.1,2 triliun atau 26,52 persen. Dengan dukungan pendapatan transfer Rp. 1,1 triliun dari target Rp.2,2 triliun atau 51,96 persen.
Sementara, untuk serapan realisasi keuangan kabupaten dan kota se-Kalteng berkisar pada angka terendah 11,17 persen yakni pada Kabupaten Murung Raya dan tertinggi pada Kabupaten Kapuas dengan serapan 38,02 persen, dengan total secara keseluruhan untuk seluruh kabupaten/kota hampir mendekati Rp. 3 triliun atau 17,35 persen.
Terkait refocusing penyediaan anggaran penanggulangan Covid-19, masih terdapat tiga kabupaten yang belum melakukan refocusing untuk mencapai target 8 persen, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur dengan minus Rp. 60 miliar lebih, Kabupaten Barito Selatan dengan minus Rp. 35 miliar lebih, dan Kabupaten Murung Raya dengan minus Rp. 24 miliar lebih.
Edy Pratowo berharap, dengan momentum ini menjadi perhatian khusus bagi para Bupati yang belum melakukan refocusing anggaran sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. (Hardi/beritasampit.co.id).
