SAMPIT – Sebanyak 10 orang Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari daerah pemilihan (Dapil), I Kecamatan Mentawa Baru Ketapang melakukan kegiatan reses kelompok di dua desa yaitu Desa Bapanggang Raya dan Bapeang. Selasa 8 Juni 2021.
Anggota DPRD yang melakukan reses tersebut yakni, Sutik ST, H. Ardiansyah, Sihol Parninggotan Lumban Gaol, M. Kurniawan Anwar, H. Suprianto, Ir Perdamean Gultom, Bima Santoso, Riskon Fabiansyah, Khozaini dan Modika Latifah Monawarah. Saat melakukan reses itu mereka disuguhkan dengan banyaknya keluham dan aspirasi dari masyarakat.
“Saat melakukan reses di Desa Bapanggang Raya kami mendapatkan keluhan dari Kepala Desa terkait belum maksimalnya CSR perusahaan yang ada di wilayah desa terhadap masyarakat sekitar, padahal mereka bekerja satu kali 24 jam, dan imbasnya ke masyarakat. Selain itu juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan, mereka meminta pemerintah daerah untuk membuka lahan tidur yang sampai saat ini masih ada diwilayah itu,” ungkap Sutik.
Sementara hasil reses di Desa Bapeang, Kepala Desa setempat yakni Rahmadi meminta agar petani di desanya dapat diberikan solusi tentang susahnya mendapatkan pupuk bersusidi di kios-kios penjual pupuk resmi selama ini. Hal ini menurutnya selain harga yang cukup tinggi juga sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ia juga menyampaikan, selain kelangkaan pupuk bersubsidi warganya juga mengeluhkan terkait keterbatasan kuota gas elpiji 3 kilogram yang diterima masyarakat desa sehingga tidak jarang warga desa harus terpaksa membeli gas elpiji non subsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Gas elpiji 3 kg juga banyak dikeluhkan warga karena terbatasnya kuota, kadang warga kalau kehabisan mau tidak mau membeli gas yang non subsidi untuk kebutuhan sehari-harinya,” ungkap Kades Bapean.
Menanggapi hal itu Riskon Fabiansyah dari fraksi partai Golkar mengatakan, apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bapeang itu nantinya akan disampaikan saat pembahasan hasil reses dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
“Pembangunan infrastruktur ataupun lainnya yang diusulkan dan belum terilisasi pada tahun 2021 ini, kami secara khusus minta maaf kerena tahun ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kotim kembali mengalami refocusing, ini tentunya menjadi kendala pembangunan, namun demikian kami tentunya akan perjuangkan aspirasi masyarakat,” sampai Riskon.
(im/beritasampit.co.id).
