KUALA PEMBUANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan agar bisa melibatkan lembaga legislatif dalam menyelesaikan permasalahan.
“Kami minta agar Pemkab bisa melibatkan kami jika ada suatu permasalahan seperti halnya jika ada sengketa dengan pihak ketiga. Supaya kita bisa sama-sama dan berkolaborasi untuk mencari jalan keluar,” kata Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto, Rabu 16 Juni 2021.
Ia mengatakan, hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian pihaknya pada saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan Tahun Anggaran 2020.
Yang mana selama ini pihaknya merasa jarang sekali dilibatkan jika Pemkab Seruyan mempunyai suatu permasalahan ataupun sengketa-sengketa di lapangan yang harus diselesaikan.
Padahal menurutnya, dengan adanya sinergitas antara lembaga legislatif dengan eksekutif, maka mencari jalan keluar terhadap suatu pemasalahan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah.
“Seperti halnya dalam penindaklanjutan masalah LHP BPK itu, pada saat pembahasan ini melibatkan DPRD. Tapi dalam prosesnya bila terjadi permasalahan kita tidak dilibatkan, sehingga kadang-kadang kami tidak tahu. Kami berharap ada komunikasi yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif kedepannya,” harapnya.
