PALANGKA RAYA – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya (UPR), Dr. Fitria Husnatarina, SE., M.Si mengungkapkan bahwa sebagian besar dari masyarakat dunia, tidak bisa menolak sistem modern khususnya dalam bidang ekonomi.
Kata dia, peran Pemerintah Daerah (Pemda) hendaknya sangat aware dengan kondisi pola aktivitas perekonomian yang booming seperti saat ini. Hal tersebut dilakukan agar pelaku ekonomi di pasar tradisional yang masih konvensional dalam bertransaksi dapat tetap eksis.
“Tidak hanya itu, upaya-upaya memoderenkan pasar tradisional juga terus diperlukan agar berimbang dengan eksistensi pasar modern. Untuk itu, cara menjaga keseimbangan dalam konteks ini, suka tidak suka harus memakai dasar simbiosis mutualisme,” jelas Fitria melalui WhatsApp, Sabtu 3 Juli 2021.
Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kalteng ini juga menjelaskan bahwa, tidak akan pernah ketemu posisi tawar yang sempurna dan saling beririsan, jika masing-masing tuntutan kepentingan tidak dijawab.
“Misalnya, jika toko modern ini identik dengan bersih, produk-produk dengan packaging yang modern dan kekinian serta rapi. Jika kita mau menginisiasi, bagaimana produk UKM yang terimbas dampak pergeseran aktivitas ekonomi seperti ini dapat diakomodasi, maka cuma satu, UKM harus mampu menghasilkan produk seperti dalam kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan,” tuturnya.
Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana UKM punya standar kualitas produk seperti itu? Fitria mengungkapkan, peran Pemerintah dalam bentuk yang lebih aplikatif sangat diperlukan. Misalnya, dalam hal packaging yang lebih higienis dan modern, kemudian dalam label yang eye catching atau menarik dalam kualitas produk baik dan tahan lama.
“Ini yang seringkali nggak pernah ketemu frekuensinya, program sinerginya agar masing-masing tetap hidup pun akhirnya hanya menjadi program yang tidak implementatif,” tutup Fitria Direktur GIBEI UPR ini. (M.Slh/beritasampit.co.id).
