Ruselita Apresiasi Kebijakan Pemkot Palangka Raya Soal Stimulus PBB-P2

IST/BERITA SAMPIT – Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ruselita

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya Ruselita mengapresiasi kebijakan dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam memberikan stimulus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Anggota Komisi B membidangi Perekonomian dan Pembangunan itu menyebutkan, kebijakan ini sangat membantu masyarakat terutama mengenai perpajakan.

Dia berharap masyarakat bisa memaksimalkan kebijakan yang telah dikeluarkan ini untuk mempermudah dalam mengurus perpajakan.

“Kami sebagai anggota dewan tentunya sangat mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintah kota. Semoga dengan program baru tersebut, benar-benar dapat membantu mendongkrak perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terpuruk,” terang Ruselita dikantor Dewan Jalan Tjilik Riwut Km. 5.5. Kamis, 12 Agustus 2021.

BACA JUGA:   Masuk Zona Kuning, Sugianto Minta Kepala Daerah Tetap Waspada Peningkatan Kasus Covid-19

Menurutnya kebijakan stimulus PBB-P2 sangat membantu kondisi masyarakat di masa pandemi sekarang ini. Kendati begitu, politisi Perindo itu juga menyarankan pemkot bisa memaksimalkan sumber-sumber PAD lainya.

“Sebaiknya masyarakat segera memanfaatkan atau menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, dimana stimulasi PBB-P2 yang diberikan oleh pemerintah kota ini untuk tujuan meringankan beban masyarakat di semua tingkat ekonomi. Sehingga masyarakat diharapkan tidak kehilangan kesempatan yang baik itu,” tuturnya.

BACA JUGA:   Polisi Dampingi Vaksinasi Door to Door di Palangka Raya

Untuk diketahui bahwa, pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Palangka Raya Nomor 18 tahun 2021. Dimana stimulus tersebut diberikan hingga akhir tahun ini dengan besarannya ditentukan sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pada stimulus itu juga diberikan bagi NJOP di bawah Rp 20 juta yang mendapatkan keringanan 100 persen atau gratis PBB. Sementara PBB dengan NJOP lebih dari Rp 20 sampai Rp 80 Juta diberi keringanan sebanyak 15 persen dan PBB dengan NJOP Rp 1-3 miliar diberi stimulus 35 persen.

(M.Slh/Beritasampit.co.id)