SAMPIT – Kehadiran Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), ke satuan pendidikan yang ada ditiga kecamatan, dimanfaatkan kepala sekolah dan guru menyampaikan berbagai keluhan.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talk show itu dipusatkan di Balai Kemasyarakatan ‘Sahati Cempaka’ Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga. Kegiatan dimulai pukul 10.10 WIB dan berakhir pukul 12.10 WIB.
“Talk Show ini dihadiri kepala sekolah, guru, korwil UPT Disdik kecamatan, camat, sekcam, dan kepala desa yang ada di tiga kecamatan yakni, Kota Besi, Cempaga dan Cempaga Hulu, tuan rumah Kecamatan Cempaga,” ucap Gunawan, Ketua panitia penyelenggara kegiatan pada saat melaporkan kegiatan dihadapan Bupati Kotim, Selasa 14 Desember 2021.
Pada saat sesi tanya jawab, kesempatan itulah dimanfaatkan para “oemar bakri” menyampaikan unek-unek yang mereka rasakan selama ini untuk mendapatkan kepastian dari Bupati dan Kepala Disdik Kotim.
Adapun keluhan yang disampaikan diantaranya, Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang tidak semua sekolah yang berada dipinggir Jalan Tjilik Riwut mulai dari Kecamatan Kota Besi, Cempaga dan Cempaga Hulu, dipasang rambu-rambu tersebut.
“Tiga kecamatan ini, letak sekolahan berada dipinggir jalan. Namun, hanya ada beberapa sekolah yang telah dipasang rambu-rambu ZOSS ini,” ujar Kepala SMP Negeri 4 Luwuk Bunter Nandar mewakili MKKS SMP Tjilik Riwut.
Selain itu, tambahnya, tunjangan profesi pendidik yang hingga hanya dicairkan Agustus padahal saat ini berada di penghujung tahun 2021, nasib guru honorer, serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang belum tuntas dicairkan.
Sementara mewakili jenjang Sekolah Dasar, Kepala SDN 1 Jemaras Andi menyampaikan rehab ringan yang dijanjikan namun belum juga terealisasi.
Disamping itu, dia juga memohon agar pemerintah daerah memprioritaskan guru honorer menjadi guru kontrak daerah terutama yang sudah lama mengajar.
Sedangkan Ketua Pengurus Kecamatan PGRI Kota Besi Karyadi mengharapkan melalui pemerintah daerah agar guru di bawah Kementerian Agama juga dilibatkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2020.
Menanggapi berbagai kelurahan para “oemar bakri’ itu, Bupati Kotim Halikinnor menegaskan, dirinya akan berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan walaupun APBD Kotim terbatas.
“Mengenai PPPK, kami akan usulkan lagi ke kementerian supaya kuota guru ditambah untuk tahun 2022 mendatang. Sedangkan guru kontrak daerah akan diprioritaskan guru yang sudah lama bertugas minimal 16 tahun,” ujarnya dihadapan undangan yang hadir. (ifin/beritasampit.co.id).
