PALANGKA RAYA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik memimpin rapat evaluasi penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Daerah.
Dalam paparannya ia membahas mengenai pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi, untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Strategi ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan,” ucapnya. Kamis 30 Desember 2021.
Terkait dengan penyetaraan jabatan, setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota diharapkan untuk segera menyampaikan usulan penyetaraan jabatan, bagi yang belum mengajukan.
“Kita sangat mengharapkan Pemerintah Daerah bisa mendukung pelaksanaan program prioritas dari Presiden ini,” pungkasnya.
Lalu, kepada daerah-daerah yang telah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kemenpan-RB dan persetujuan dari Kemendagri, diimbau agar segera melakukan pelantikan.
“Kami memahami bahwasanya ada kesulitan-kesulitan di lapangan, terkait dengan kepentingan-kepentingan untuk dipertimbangkan. Tapi jangan jadikan hal ini sebagai halangan untuk melaksanakan pelantikan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Akmal Malik memaparkan bahwa Ditjen Otda Kemendagri telah menyiapkan database terkait penyetaraan jabatan ini.
“Hal ini akan kami pantau terus melalui database, daerah- daerah mana saja yang sudah ataupun belum menyelesaikan program penyetaraan jabatan ini,” lugasnya.
Dalam rapat tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Pj Sekda Kalteng Nuryakin mengikuti acara tersebut secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur.
(Hardi/Beritasampit.co.id)
