SAMPIT – Entah intrik politik apa yang tengah merasuki pikiran para wakil rakyat yang sedang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, saat ini.
Sejak diparipurnakan pada Senin 14 Februari 2022 dalam agenda membahas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) reposisi atau penataan kembali anggota DPRD per komisi, hingga kini permasalahan itu dinilai telah menganggu kelancaran serta kinerja para anggota dewan.
Ketua Fraksi PKB DPRD setempat, M. Abadi mengharapkan masalah yang melanda DPRD itu segera terselesaikan karena menyangkut kelancaran kinerja DPRD dan ia berharap juga kepada jajaran pengurus partai politik agar secara kekeluargaan bisa menyelesaikan polemik yang ada.
“Ini menyangkut penyusunan alat kelengkapan DPRD, karena mengingat kehadiran partai politik dalam rangka kesejahteraan masyarakat meskipun polemik di internal di DPRD tidak ada kaitannya dengan pihak eksekutif, namun walaupun tidak ada kaitan yang namanya lembaga legislatif ini adalah bagian dari pemerintahan daerah. Hal itu harus diingat,” katanya, Jumat 18 Februari 2022 sore.
Dengan dasar itu menurut Abadi, juga diperlukan andil besar pimpinan eksekutif dalam hal yakni bapak Bupati Halikinnnor untuk bisa memfasilitasi semua pihak terkait untuk melakukan penyesuaian demi kinerja lembaga DPRD, selain itu juga sekaligus demi menjaga kondusifitas jalannya roda pemerintahan di pemerintahan daerah dengan moto Bumi Habaring Hurung ini.
“Apabila ini dibiarkan begitu saja akan berdampak tidak baik di kalangan masyarakat, sehingga ujungnya nanti masyarakat bisa saja beranggapan bagaimana bisa menyelesaikan masalah masyarakat sementara masalah mereka (red-DPRD) saja tidak bisa diselesaikan,” demikian Abadi.
Sebelumnya pada Senin lalu, rapat paripurna AKD reposisi tersebut tidak dihadiri oleh dua partai besar yakni PDIP dan Demokrat, atas ketidakhadiran serta tidak menyerahkan nama-nama anggotanya. Kedua partai itu didahului oleh fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB.
(im/beritsampit.co.id)
