PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah mengingatkan adanya peran penting masyarakat dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Masyarakat miliki hak berdemokrasi, dan partisipasi masyarakat di sini tak hanya saat hari pemungutan suara saja,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kalteng Katma F Dirun dihubungi dari Palangka Raya, Senin 7 Maret 2022.
Partisipasi masyarakat, antara lain ikut mengawasi dan mengawal berbagai tahapan pemilihan agar berjalan lancar sehingga menghasilkan para pemimpin yang bisa dipercaya atau amanah.
Selain itu, hal-hal penting lainnya yang harus dipahami masyarakat menyongsong pemilu mendatang, yakni pemilu merupakan pilar demokrasi, sekaligus metode dalam pergantian elit politik.
Menurutnya, pemilu demokratis setidaknya memiliki lima pilar, seperti regulasi yang jelas, peserta berkompeten, pemilih cerdas, penyelenggara berintegritas, dan birokrasi netral. Masing-masing pilar saling mendukung dengan pilar lainnya.
“Tanpa satu pilar, maka tidak mungkin mencapai pemilu demokratis, kelimanya harus saling menguatkan,” tegasnya.
Kemudian hal lain yang menjadi perhatian menyongsong pemilu, yakni peningkatan partisipasi masyarakat karena memiliki peranan penting, untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Hal ini agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang merugikan masyarakat maupun pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendah sistem demokrasi.
“Kecerdasan politik masyarakat tak hanya sebagai objek demokrasi, tetapi ditetapkan sebagai subjek kritis,” terangnya.
Katma mengingatkan masyarakat harus bersatu padu membangun Kalteng sehingga semakin maju dan mandiri, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia berkualitas.
Ia menyampaikan pesan khusus Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bahwa dalam menjalankan program, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan perlu dukungan semua pihak, utamanya masyarakat sebagai mitra pembangunan daerah.
“Bahu-membahu bersama pemerintah daerah bekerja demi tujuan bersama, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya yang pernah menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng tersebut.
(Antara/BS65)
