PALANGKA RAYA – Jajaran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membidangi Kesejahteraan Rakyat belum lama ini melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Bogor, Jawa Barat (Jabar).
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Hj Siti Nafsiah mengungkapkan, kunjungan dari pihaknya tersebut, menyangkut optimalisasi kualitas layanan kesehatan Instalasi Manajemen Nyeri (IMANI). Hal ini sesuai dengan tupoksi Komisi III yaitu kesehatan, yang mana terkait layanan kesehatan yang baik, sebagai keinginan dari masyarakat. Hal itulah yang mendasari kunjungan mereke ke RSUD Ciawi tersebut.
“Kami berharap melalui kunjungan ini, bisa mendapatkan informasi penting khususnya soal layanan kesehatan IMANI yang nantinya bisa diimplementasikan di rumah sakit di Kalteng,” terang Hj. Siti Nafsiah dalam keterangan tertulisnya belum lama ini.
Legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap, pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di rumah sakit. Khususnya di Kalteng bisa berjalan dengan optimal. Dimana saat ini BPJS kesehatan merupakan syarat wajib berbagai persyaratan pelayanan publik.
Hal tersebut berlaku setelah munculnya instruksi Presiden No 1 tahun 2022, tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka dari situ keinginan agar mengoptimalkan pelayanan dinilai sangat wajar.
Lebih lanjut dikatakannya, dibalik itu ada keinginan pemerintah untuk menjamin akses ke seluruh masyarakat, yang memerlukan pelayanan kesehatan tanpa melihat status usia maupun ekonomi. Selain itu juga adanya kewajiban yang berat bagi menteri hingga kepala daerah, yang menanti untuk menjamin kesehatan masyarakat.
“Memang, sekilas seperti terkesan mempersulit warga yang tidak aktif, menjadi peserta BPJS Kesehatan, dalam mengakses berbagai layanan publik,” tuturnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) ini menjelaskan terkait peranan pemerintah terutama dalam melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman dalam menyikapi Inpres tersebut.
“Kebijakan yang baik, tetapi tanpa adanya sosialisasi yang baik pula dari pemerintah, maka dipastikan akan melahirkan sesuatu kebijakan yang akan merugikan masyarakat dan pemerintah itu sendiri,”tutup Hj. Siti Nafsiah.
Untuk diketahui dalam kunjungan komisi III tersebut, didampingi secara langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty D. Atjeh.
(M.Slh/beritasampit.co.id)
