TAMIANG LAYANG – Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas mengajak masyarakat membeli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak krisis saat pandemi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi.
Sebab sektor UMKM termasuk salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Kini pelaku UMKM mulai bangkit dan berharap perekonomian segera kembali pulih. Dukungan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan agar sektor UMKM kembali meningkat.
“Untuk peningkatan pemulihan ekonomi secara nasional dan pemanfaatan produk dalam negeri, sekaligus menyukseskan program Bangga Buatan Indonesia (BBI),” kata Ampera AY Mebas dikutip dari Antara, Minggu 27 Maret 2022.
Menurutnya, ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan telah dilaksanakan rapat koordinasi nasional Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. Selain itu, untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian secara merata dan nasional untuk bangkit dari pandemi COVID-19.
Dalam kegiatan itu, Presiden Joko Widodo ingin mendorong kewirausahaan, UMKM sebagai bentuk bagian dari tatanan ekonomi baru pascapandemi. Sehingga dapat membuka lapangan kerja dan peluang usaha, menuju percepatan kebangkitan ekonomi.
Presiden Joko Widodo juga memberikan instruksi seperti pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN) serta Tim verifikatornya. Tujuannya untuk pelaksanaan program BBI dan ada verifikasi dan pengawasannya.
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wajib mengutamakan pembelian pengadaan produk dalam negeri (PDN) dan mendorong menggunakan produk UMKM lokal dan koperasi.
Presiden juga meminta seluruh kepala daerah untuk mendorong UMKM lokal yang ada di daerah masing-masing agar segera didaftarkan e-katalog LKPP maupun e-katalog lokal.
Instruksi Presiden Joko Widodo tersebut didukung Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas. Dia berjanji akan mengawal langsung dalam proses dan pelaksanaannya di seluruh organisasi perangkat daerah.
(Antara/BS65)
