Pemkab Kotim Didorong Lebih Serius Selamatkan Hutan

Dokumentasi - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Darmawati (kiri) saat mengunjungi korban banjir di Desa Patai Kecamatan Cempaga, Minggu (21/11/2021) lalu. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Darmawati mendorong pemerintah setempat agar lebih serius dalam melakukan upaya penyelamatan hutan untuk mengurangi dampak buruk akibat kerusakan lingkungan.

“Deforestasi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Harus ada upaya-upaya lebih serius untuk menyelamatkan hutan yang tersisa,” kata Darmawati di Sampit, Minggu 22 Mei 2022.

Politisi Partai Golkar ini menilai intensitas dan semakin parahnya banjir yang melanda daerah ini, tidak terlepas dari kerusakan hutan. Hutan sebagai daerah serapan air semakin berkurang, sehingga banjir mudah terjadi.

Luas hutan berkurang akibat beberapa sebab, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, lahan pertanian dan pemukiman warga maupun infrastruktur jalan.

BACA JUGA:   Dishub Diminta Kaji Ulang Andalalin Pengelola Parkir SPBU Km 8 Sampit

Sementara itu, kerusakan hutan bisa terjadi akibat pembalakan atau penebangan liar, kebakaran hutan, bahkan tidak menutup kemungkinan ada dugaan terjadi perambahan kawasan hutan untuk perkebunan maupun pertambangan.

Berkurangnya luas hutan yang diperparah oleh kerusakan yang terus terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lebih buruk bagi masyarakat akibat ekologi yang semakin rusak.

Salah satu contoh yang terlihat secara nyata adalah musibah banjir saat musim hujan yang dari tahun ke tahun semakin parah. Jika tidak ada upaya nyata dalam memperbaiki lingkungan, khususnya kerusakan hutan, banjir dikhawatirkan semakin parah.

BACA JUGA:   Kerusakan Jalan di Mentaya Hulu, DPRD Kotim: 2025 Akan Diperbaiki

“Dinas Lingkungan Hidup selaku ujung tombak pemerintah daerah, perlu melakukan terobosan dan aksi nyata dalam penyelamatan lingkungan. Reboisasi hutan dan penanaman pohon di daerah resapan air harus semakin digalakkan,” ujar Darmawati.

Darmawati menyarankan pemerintah setempat meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya melalui instansi-instansi vertikal yang ada di daerah.

Upaya penyelamatan pemulihan hutan dan penyelamatan lingkungan harus dilakukan bersama. Perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan lainnya diharapkan turut mendukung dengan cara beraktivitas dengan ramah lingkungan serta menjalankan program-program konservasi.

ANTARA